Pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) terus menuai kritik.
Siang ini, Rabu (22/1/2020), DPR RI akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan 50 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Di dalamnya ada RUU Omnibus Law.
Kementerian Ketenagakerjaan menargetkanomnibus lawUndang-Undang Cipta Lapangan Kerja bisa diwujudkan pada tahun depan.
Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan merampungkan program legislasi nasional 2020 dan jangka menengah sebelum memasuki masa reses.
Puan Maharani yang terpilih sebagai Ketua DPR RI yang baru mengatakan masih akan meninjau kembali Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Belum reda tensi pro-kontra atas pengesahan UU KPK, masyarakat kembali riuh akibat rencana pengesahaan Rancangan KUHP (RKUHP). Meski pembahasannya ditunda, rancangan aturan yang berniat melakukan rekodifikasi agar menghilangkan cita-rasa ke-belanda-belandaan ini tidak kalah kontroversial.
Di akhir masa bhakti DPR periode 2014-2019, bukan kenangan manis yang ditinggalkan. Kado pahit datang dari pengesahan RUU KPK yang menjadi pemantik gelombang demonstrasi mahasiswa di seluruh negeri. Dari sekian banyak tuntutan mahasiswa, salah satunya adalah pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Rapat panitia khusus Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena perwakilan dari pemerintah tidak hadir.
Pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) dinilai tidak transparan
Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) menuai polemik dari masyarakat. Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan 4 rancangan undang-undang (RUU) yaitu RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batubara, RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Permasyarakatan.
