Pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja punya banyak manfaat meski diprotes banyak pihak.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekonomi) menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja akan disahkan pada bulan depan.
Itu merupakan hasil analisis dari Drone Emprit and Kernels Indonesia atas pembicaraan di Twitter terkait penarikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Prolegnas 2020.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) meminta pemerintah dan DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja karena dinilai memiliki problem dalam prosedur. Selain itu RUU ini juga berpotensi merugikan hak-hak pekerja.
Presiden Joko Widodo dinilai terancam dimakzulkan bila nekat meloloskan pasal bermasalah dalam RUU Omnibus Law.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, akan mendekati buruh di DIY yang menolak RUU Cipta Lapangan Kerja.
RUU OmnibusLaw Cipta Lapangan Kerja terus dihujat banyak kalangan.
Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga beberapa hari ini banyak dihujat warganet lantaran dianggap terlalu mencampuri hak privasi warga negara.
DPR mengusulkan rancangan undang-undang yang mengurusi urusan rumah tangga keluarga di Indonesia.
Adanya upaya campur tangan pemerintah terhadap pers di Indonesia lewat RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka mendapat penolakan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), IJTI, PWI dan LBH Pers.
