Beberapa partai koalisi pemerintah dalam menyampaikan pandangan tidak terlalu lama. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui juru bicaranya berbicara tidak sampai dua menit. Demikian pula, partai Golkar yang diwakili oleh Nurul Arifin.
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memerintahkan seluruh personelnya untuk tidak memberikan izin keramaian kepada panitia aksi demonstrasi danmogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. Sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar demonstrasi menolakRUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
RUU Omnibus Law Cipta Kerja selesai dibahas oleh DPR RI. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ikut angkat bicara ihwal rencana disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) mendatang.
Ia juga berharap semoga RUU Cipta Kerja ini, akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan membawa Indonesia menuju negara yang adil, Makmur dan sejahtera.
Pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja punya banyak manfaat meski diprotes banyak pihak.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekonomi) menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja akan disahkan pada bulan depan.
Itu merupakan hasil analisis dari Drone Emprit and Kernels Indonesia atas pembicaraan di Twitter terkait penarikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Prolegnas 2020.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) meminta pemerintah dan DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja karena dinilai memiliki problem dalam prosedur. Selain itu RUU ini juga berpotensi merugikan hak-hak pekerja.
Presiden Joko Widodo dinilai terancam dimakzulkan bila nekat meloloskan pasal bermasalah dalam RUU Omnibus Law.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, akan mendekati buruh di DIY yang menolak RUU Cipta Lapangan Kerja.
