Saat ini, pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Benda Bergerak. RUU itu sangat penting sebagai salah satu amunisi untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia.
Aturan Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang kini telah digodok oleh DPR mengatur sanksi pidana bagi pelanggarnya.
Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih menuai polemik yang menimbulkan banyak kesimpangsiuran. Salah satunya adalah mengenai waktu kerja buruh atau pekerja. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait polemik tersebut.
DPR RI bersama Pemerintah telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. DPR telah mengeluarkan draf resmi Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut. Draf ini sejatinya hanya menunggu diundangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Islam Indonesia (UII) menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah maupun DPR. Sikap tersebut merupakan buntut disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin (5/10/2020) lalu.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Prof. Sigit Riyanto menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan menjadi undang-undang berbahaya karena pengelolaan sumber daya negara diarahkan diolah secara ekstraktif.
Kala itu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa akan mengacungkan dua jempol apabila DPR RI bisa menuntaskan dua Omnibus Law yang disodorkan pemerintah dalam 100 hari kerja.
Benny dalam wawancara dengan media mengatakan sejumlah alasan pihaknya menolak RUU Cipta Kerja.
Insiden mikrofon mati itu terjadi sebelum Anggota DPR Komisi III Benny K. Harman menyatakan walk out (WO) dari sidang tersebut.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau para buruh di daerah ini tidak melakukan mogok kerja merespons pengesahan RUU Cipta Kerja.
