Kala itu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa akan mengacungkan dua jempol apabila DPR RI bisa menuntaskan dua Omnibus Law yang disodorkan pemerintah dalam 100 hari kerja.
Benny dalam wawancara dengan media mengatakan sejumlah alasan pihaknya menolak RUU Cipta Kerja.
Insiden mikrofon mati itu terjadi sebelum Anggota DPR Komisi III Benny K. Harman menyatakan walk out (WO) dari sidang tersebut.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau para buruh di daerah ini tidak melakukan mogok kerja merespons pengesahan RUU Cipta Kerja.
Masyarakat sipil diajak merespons pengesahan UU Cipta Kerja.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja sangat melemahkan kedudukan buruh di mata hukum.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja pada rapat paripurna digelar pada Senin (5/10/2020). Sebelum disahkan, Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja sudah menuai sorotan.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akhirnya disepakati menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. DPR RI dan pemerintah akhirnya mencapai kesepakatan dalam rapat pada Senin sore (5/10/2020).
Pasal dalam RUU Cipta Kerja yang memberikan izin bagi masuknya kapal asing dinilai dapat memberikan ruang kebebasan besar bagi investor asing, tanpa harus melibatkan kemitraan dengan perusahaan lokal.
Tiga petinggi Fraksi PKS, yaitu Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, dan Mardani Ali Sera menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Simak pernyataan mereka di media sosial.
