Pengendalian Omicron, Pemerintah Perpanjang PPKM hingga Gencarkan Vaksinasi
Pemerintah terus melakukan evaluasi perkembangan kasus Covid-19 dan berbagai upaya untuk pengendalian pandemi.
Pemerintah terus melakukan evaluasi perkembangan kasus Covid-19 dan berbagai upaya untuk pengendalian pandemi.
Pemerintah menetapkan DIY sebagai wilayah dengan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Salah satu yang diatur adalah soal kapasitas kafe yang buka pada malam hari.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X secara resmi menerbitkan Instruksi Gubernur No.5/2022 tentang PPKM Level 3, Selasa (8/2/2022) sore. Dalam instruksi ini mengatur sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat, salah satunya mal hingga pedagang kaki lima (PKL) hanya boleh buka sampai pukul 21.00 WIB.
Kanwil Kemenag DIY mengimbau kepada seluruh warga DIY untuk mematuhi Surat Edaran terbaru dari Kemenag terkait pelaksanaan peribadatan selama masa PPKM. Pembatasan dalam melaksanakan ibadah ini semata-mata untuk mencegah meluasnya penularan Covid-19.
Para penonton di Sirkuit Mandalika wajib melakukan vaksin Covid-19 dosis kedua, bila ingin menonton acara MotoGP.
Pengamat Politik Hendri Satrio mempertanyakan kebijakan pemerintah yang membuka pintu kedatangan turis mancanegara di Bali dan Kepulauan Riau di tengah melonjaknya kasus Covid-19 varian Omicron. Kebijakan penanganan Covid-19 dinilai membingunkan.
Bursa Crypto mewadahi pertumbuhan aset crypto di Indonesia sangat tinggi dan potensial dengan jumlah investor mencapai 11 juta orang per Desember 2021.
Sebagian besar wilayah di Jawa dan Bali berstatus PPKM Level 2 hingga 24 Januari 2022 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.03 Tahun 2022.
Wacana itu mencuat setelah pengembangan vaksin merah putih terhambat akibat peleburan Eijkman dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
Menyikapi kondisi penyebaran Covid-19 varian Omicron saat ini, Pemerintah telah merespon dengan kesiapsiagaan untuk mencegah serta mengendalikan penularan varian Omicron tersebut. Selain menetapkan berbagai kebijakan, Pemerintah juga memperkuat sinergisme antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan SDM Kesehatan serta sekaligus menyamakan persepsi dalam penatalaksanaaan pasien konfirmasi positif Covid-19.