News
Puan Sebut Syarat Tes PCR untuk Penerbangan Membingungkan Masyarakat
Puan Maharani mempertanyakan alasan pemerintah mewajibkan tes PCR sebagai syarat penerbangan.
Tag: Kebijakan Pemerintah
Daftar artikel
News
Aturan Perjalanan Dalam Negeri Berubah Lagi! Ini Rinciannya
Aturan perjalanan terbaru itu tertuang dalam berbagai kebijakan yaitu Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 21/2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 53 dan 54/2021, dan Surat Edaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Sleman
Resmi, Anak Usia 12 Tahun Ke Bawah Sudah Bisa Berwisata dan Nonton Bioskop di Sleman
Penurunan PPKM dari level tiga ke level dua berdampak positif bagi pariwisata di Sleman. Salah satunya kelonggaran anak di bawah usia 12 tahun sudah bisa diajak berwisata.
News
Pengamat: PeduliLindungi Perlu Dievaluasi
Pengamat menilai, Peduli Lindungi perlu dievaluasi karena memperlakukan NIK dan nama lengkap sebagai kredensial mengakses aplikasi.
News
Aturan Baru! Pelaku Perjalanan Internasional Wajib Karantina 5 Hari!
Satgas Covid-19 menerbitkan aturan baru yang mengubah pengaturan karantina dari 8x24 jam menjadi 5x24 jam untuk seluruh jenis pelaku perjalanan.
Jogja
80% Kantor Pemerintah di DIY Sudah Memasang Peduli Lindungi
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY menyebut hampir 80% kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY sudah memasang QR-Code aplikasi Peduli Lindungi sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19.
Kulonprogo
Uji Coba Alun-Alun Wates Diperpanjang, Pemkab Terapkan Sistem Sif
Pemberlakuan uji coba Alun-Alun Wates resmi diperpanjang mulai Selasa (5/10/2021). Keputusan untuk memperpanjang uji coba dibukanya ikon kota Wates oleh pemerintah kabupaten Kulonprogo tersebut sesuai dengan Inmendagri.
Jogja
Konser Diperbolehkan, Pemkot Jogja Bakal Selektif Beri Izin
Pemerintah Kota Jogja bakal selektif memberikan izin berkaitan dengan diperbolehkannya aturan mengadakan konser musik, pernikahan dan acara berskala besar oleh Pemerintah Pusat.
Jogja
Pemda Izinkan Konser Musik di DIY, Cermati Syaratnya
Pemda DIY mengizinkan adanya konser musik dan sejenisnya dengan catatan ada pembatasan jumlah penonton, bahkan bila perlu tanpa ada penonton namun disiarkan secara daring.
News
Usulan TNI-Polri Jadi Pejabat Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024 Dikritik
Dalam Undang-Undang Pilkada, kata Anwar Hafid, juga diatur bagaimana mekanisme pengisian jabatan gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya atau setara dengan eselon satu.
