Sekitar delapan bulan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul terus berupaya mempercepat dan mengutamakan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pemula.
Ribuan warga Kuponprogo belum bisa memperoleh Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. Penyebabnya, persediaan blangko di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat tak sebanding dengan jumlah pembuatan kartu tersebut.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pengadaan blangko e-KTP sudah berjalan sejak Desember 2019. Kemendagri mengimbau masyarakat mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat bagi yang belum memiliki e-KTP.
Puluhan ribu surat keterangan (Suket) pengganti KTP Elektronik mulai dicetak. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sleman menyediakan layanan via online untuk mengecek Suket yang sudah dicetak.
Kendati telah mendapatkan legalisasi dari pemerintah soal pencantuman status di kartu identitas, namun belum banyak penghayat kepercayaan di Kota Jogja yang memanfaatkannya.
Terbatasnya persediaan blangko KTP elektronik atau e-KTP membuat pemerintah memprioritaskan pembuatan e-KTP bagi perekaman baru dan kebutuhan sangat mendesak. Pemberian surat keterangan (Suket) dilakukan bagi warga yang ingin mengganti e-KTP yang rusak atau hilang.
Satuan Reskrim Polres Kota Surakarta mengungkap pemalsuan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) dan kartu keluarga (KK) di Kantor Kecamatan Laweyan, Solo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat memanggil mantan anggota DPR RI Djamal Aziz sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-el).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memeriksa Dwina Michaella, anak dari terpidana kasus korupsi proyek KTP-elektronik atau E-KTP Setya Novanto, Rabu (28/8/2019).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (22/8/2019). Pertemuan itu membahas masalah nomor induk kependudukan (NIK) untuk perbaikan pemberian bantuan sosial (bansos).
