Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin keamanan data penduduk yang digunakan oleh lembaga keuangan swasta yang telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, karena lembaga tersebut di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipid Siber) Bareskrim Polri tengah menyelidiki informasi yang disampaikan pemilik akun Twitter @hendralm ihwal adanya jual-beli NIK e-KTP dan KK ilegal di media sosial.
Kementerian Dalam Negeri mengungkap sebanyak 25% hingga 30% alat perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) yang kini tersebar di 6.000 lebih kecamatan di Indonesia mengalami kerusakan menjelang bergulirnya Pilkada serentak 2020.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku pihaknya memang tidak hanya berhenti pada nama Markus Nari, mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar yang terakhir dijadikan tersangka oleh KPK. KPK menduga ada pihak lain yang turut terlibat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik atau lazim disebut E-KTP.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul mencatat sampai 11 hari menjelang pemilu masih ada 741 orang yang belum rekam data kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di DIY lebih memilih jemput bola warga yang belum merekam KTP-el dibandingkan membuka kantor pada hari libur.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo menargetkan 100% perekaman e-KTP sebelum gelaran Pemilu April nanti. Sampai Februari, 6.493 wajib KTP masih belum melakukan perekaman e-KTP.
Menteri Dalm Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meyakini bahwa pihaknya konsiten dalam melakukan percepatan perekaman KTP elektronik atau e-KTP, yang juga berguna demi melancarkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 nanti.
Temuan data 103 warga negara asing pemilik KTP elektronik yang namanya ditengarai masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019, ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
