Jatah 1.000 blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang diterima Kabupaten Bantul akhir Desember 2018 lalu kini sudah ludes. Padahal hingga kini masih banyak data perekaman yang belum bisa dicetak karena keterbatasan blangko.
Sejumlah alat perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP di 11 Kecamatan di Bantul tidak berfungsi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul mengklaim proses perekaman tetap berjalan lancar.
Sedikitnya 600 data kependudukan milik warga Kulonprogo, tak dikenal oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul menggencarkan upaya jemput bola perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) karena masih ada ribuan masyarakat Gunungkidul yang belum perekaman KTP model baru itu.
Puluhan ribu keping e-KTP rusak dan invalid dimusnahkan di depan halaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Jumat (21/12/2018). Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan e-KTP, terlebih mendekati tahun politik.
Sebanyak 12.232 keping e-KTP invalid dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja, Jumat (21/12/2018).
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo mulai memusnahkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) invalid dengan cara dibakar, Rabu (19/12/2018). Berdasar hasil pendataan, mayoritas keping e-KTP yang dimusnahkan terbitan 2012.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sleman membakar 17.789 e-KTP invalid. Pemusnahan dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan, terutama dalam gelaran Pemilu 2019. Pada Kamis (13/12/2018) Disdukcapil menerima instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendata dan memusnahkan e-KTP invalid.
Menindaklanjuti Surat Edaran No 470.13/11176/SJ tentang penatausahaan E-KTP rusak atau invalid, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul akan melakukan pemusnahan minggu ini.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan semua kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang rusak dan tidak sah musnah pada 20 Desember 2018.
