Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil menegaskan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mulai, Jumat (14/12/2018), melakukan pemusnahan terhadap Kartu Tanda Penduduk yang invalid.
Kasus temuan E-KTP kedaluarsa yang tercecer membuat Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan instruksi terbaru terkait penanganan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang rusak dan kedaluarsa.
Kementerian Dalam Negeri masih menyelidiki temuan Kartu Tanda Penduduk elektronik kedaluarsa yang ditemukan di Duren Sawit, Jakarta Timur. KTP kedaluarsa tersebut seharusnya sudah dipotong pada Mei lalu untuk menghindari penyalahgunaan.
Ribuan keping KTP Elektronik (e-KTP) tercecer di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kejadian ini pun menjadi sorotan karena kasus serupa pernah terjadi di daerah-daerah lainnya.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Dalam Negeri untuk serius menangani kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang tercecer di beberapa tempat, dan bahkan kalau perlu dibentuk tim khusus menangani persoalan tersebut.
Guna mengetahui asal usul ribuan keping e-KTP yang ditemukan di Jalan Karya Bakti VI, RT 03 RW 11, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, aparat kepolisian melakukan penyelidikan.
Polda Metro Jaya belum menerima laporan terkait dugaan jual-beli blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) secara daring.
Pemerintah membenarkan adanya penjualan blanko e-KTP secara online.
Era digital ternyata masih saja memiliki celah pelanggaran. Kementerian Dalam Negeri menemukan laporan dari warga adanya penjualan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik secara ilegal di Tokopedia.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul akan melakukan sosialiasi Peraturan Presiden No.96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Aturan ini diterbitkan sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus e-KTP.
