Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menegaskan kabar warga negara China yang punya e-KTP di Cianjur, Jawa Barat, adalah hoaks.
Proses pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP-el di Sleman belum juga bisa dilakukan. Pasalnya hingga kini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman masih menunggu proses penunggalan data tunggal oleh Pemerintah Pusat.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo mendapat tambahan 498 orang yang sudah perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) saat menggelar agenda jemput bola di delapan sekolah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja akan melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disebut E-KTP bagi mahasiswa luar daerah yang tinggal di asrama-asrama, di Kota Jogja.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo mengejar target 100% perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebelum pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April 2019.
Jatah 1.000 blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang diterima Kabupaten Bantul akhir Desember 2018 lalu kini sudah ludes. Padahal hingga kini masih banyak data perekaman yang belum bisa dicetak karena keterbatasan blangko.
Sejumlah alat perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP di 11 Kecamatan di Bantul tidak berfungsi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul mengklaim proses perekaman tetap berjalan lancar.
Sedikitnya 600 data kependudukan milik warga Kulonprogo, tak dikenal oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul menggencarkan upaya jemput bola perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) karena masih ada ribuan masyarakat Gunungkidul yang belum perekaman KTP model baru itu.
Puluhan ribu keping e-KTP rusak dan invalid dimusnahkan di depan halaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Jumat (21/12/2018). Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan e-KTP, terlebih mendekati tahun politik.
