Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif mengaku heran terhadap penyidik Polda Metro Jaya yang memeriksanya. Slamet diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam Aksi 1812 di sekitar Istana Negara.
Meski Rizieq Shihab tidak hadir, tetapi gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukumnya bakal terus dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kepolisian melakukan penjagaan dan memperketat akses masuk ke PN Jaksel seiring dengan adanya agenda sidang praperadilan Rizieq Shihab pada Senin (4/1/2021).
Rekening FPI dibekukan pada 30 Desember 2020 atau segera setelah pelarangan organisasi diumumkan oleh pemerintah.
Hamdan Zoelva menyatakan bahwa FPI bukanlah ormas terlarang seperti PKI, tetapi FPI merupakan organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum.
Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan menilai penerbitan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia [Kapolri] ihwal larangan kegiatan, penggunaan simbol, serta atribut berkaitan Front Pembela Islam (FPI) berlebihan. Utamanya, pada poin yang menyebut masyarakat dilarang mengakses, mengunggah, dan menyebarkan konten yang berhubungan dengan FPI melalui platform media sosial maupun internet.
Bila Polda Metro Jaya tidak memenuhi panggilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sidang gugatan praperadilan Rizieq Shihab tidak dapat digelar.
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta [Polda DIY] mencopot dua atribut Front Pembela Islam [FPI] yang masih terpasang di kawasan Kapanewon Gamping, Sleman. Langkah itu merupakan tindaklanjut dari Maklumat Kapolri Nomor/1/I/2021 Tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, menerbitkan Maklumat Kepala Kepolisian Indonesia Nomor: Mak/1/I/2021 Tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) tertanggal 1 Januari 2020.
Pemerintah telah mengumumkan bahwa Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga.
