Sedikitnya 12 perusahaan di Bantul telah berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat terkait dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran 2020. Meski telah berkonsultasi, hingga kini belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan THR.
Semakin mendekati hari Lebaran, isu Tunjangan Hari Raya (THR) semakin ramai dibahas. Kementerian Ketenagakerjaan meminta para gubernur memastikan para pengusaha membayar tunjangan hari raya atau THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Lebaran 2020 tiba di tengah pandemi Corona. Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menilai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah terkesan cuci tangan terkait hak buruh di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul hingga Kamis (7/5/2020) siang belum membuka posko pengaduan untuk memantau pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran 2020. Alasannya, sampai kini dinas masih berkonsentrasi menangani dampak Covid-19 terhadap kelangsungan nasib para karyawan di tempat mereka bekerja di Bantul.
Di tengah kondisi yang sangat sulit, AirAsia Indonesia mengupayakan membayarkan tunjangan hari raya (THR) dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Padahal, pendapatan maskapai ini merosot tajam terdampak COVID-19.
Pemerintah Kabupaten Bantul masih menunggu kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan Pemda DIY terkait kewajiban perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan atau pekerja pada masa pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 ini. Namun demikian Pemkab berharap perusahaan tetap membayarkan THR sesuai ketentuan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Penyebaran pandemi Corona berdampak terhadap keberlangsungan dunia usaha di Gunungkidul. Menjelang puasa Ramadan dan Idulfitri 2020 muncul perdebatan terkait dengan pemberian tunjangan hari raya (THR). Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul meminta tunjangan tersebut tetap diberikan oleh pengusaha.
Dampak pandemi Corona membuat Menteri BUMN Erick Thohir mengeluarkan kebijakan tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) ke semua para direksi BUMN maupun jajaran dewan komisaris pada lebaran tahun ini.
Seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, serta pejabat lembaga negara lainnya dengan tingkat Eselon I dan Eselon II tidak akan menerima tunjangan hari raya (THR) pada tahun ini.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan saat ini pengusaha tengah mempertimbangkan opsi untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini dengan cara mencicil.
