Alasan DPR Tunda Rapat dengan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025
Komisi VIII DPR RI menunda rapat dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam agenda pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji
Komisi VIII DPR RI menunda rapat dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam agenda pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji
Biro perjalanan haji dan umrah saat ini banyak bermunculan. Oleh karena itu calon jemaah harus selektif dalam memiliki biro perjalanan ke tanah suci tersebut.
Komisi VIII DPR menunda rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait dengan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji 2024. Penundaan tersebut t
Jika Menag menghadiri kegiatan RDPU yang diselenggarakan oleh Pansus Haji, pihaknya ingin mendalami terkait dugaan atas pengalihan kuota tambahan yang menjadi p
Pansus Hak Angket Haji 2024 meminta DPR RI merevisi Undang-Undang (UU) Haji seiring ditemukannya sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Juru Bicara Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan hal itu juga dilakukan untuk mendukung kelancaran tugas selama proses penyelidikan.
Viral surat dari Kepala Kemenag Bintan kepada Ketua MUI Bintan yang menolak adanya Hak Angket dan Pansus Haji 2024 ditanggapi oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf diminta untuk ikut campur terkait dengan urusan Panitia Khusus (Pansus) Haji yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR
BPK menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 belum optimal hingga perihal penatausahaan akun utang lain-lain.
Gadai emas senilai 3,5 gram di PT Pegadaian (Persero) bisa dapat dana Rp 25 juta untuk mendaftar haji. Cara seperti ini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa te