DPRD DIY menginisiasi Raperda Pelayanan Publik dengan sorotan pada digitalisasi layanan yang dinilai belum efisien dan masih administratif.
Komisi B DPRD DIY menginisiasi raperda pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil untuk memperkuat ekonomi rakyat di tengah tekanan pasar global.
Istilah penebangan Dana Desa mencuat di DPRD DIY seiring pemangkasan Dana Desa 2026 hingga 74 persen yang dinilai mengancam pembangunan desa.
DPRD DIY menilai pengalihan dana desa ke program KDMP berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di desa.
Kasus dugaan pelecehan seksual di SLB Jogja mendorong Komisi D DPRD DIY menggagas perda perlindungan anak dan guru agar penanganan memiliki pijakan hukum jelas
Polemik pemanfaatan lahan SLB Mardi Mulyo untuk KDMP Tirtomulyo mereda setelah difasilitasi DPRD DIY dengan solusi win-win.
Komisi D DPRD DIY dorong pengakuan status hukum guru honorer sebelum bahas insentif tambahan di DIY.
Komisi D DPRD DIY temukan pekerja sentra bambu Moyudan belum terdaftar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
DPRD DIY meminta pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK dikaji matang karena masih banyak guru honorer di DIY yang belum sejahtera dan perlu prioritas anggaran.
DPRD DIY mengalokasikan Rp1 miliar pada 2026 untuk kajian awal renovasi Stadion Mandala Krida melalui MC-0 sebagai dasar penyusunan DED.
