DPRD Desak Status Hukum Guru Honorer di DIY
Komisi D DPRD DIY dorong pengakuan status hukum guru honorer sebelum bahas insentif tambahan di DIY.
Komisi D DPRD DIY dorong pengakuan status hukum guru honorer sebelum bahas insentif tambahan di DIY.
Komisi D DPRD DIY temukan pekerja sentra bambu Moyudan belum terdaftar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
DPRD DIY meminta pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK dikaji matang karena masih banyak guru honorer di DIY yang belum sejahtera dan perlu prioritas anggaran.
DPRD DIY mengalokasikan Rp1 miliar pada 2026 untuk kajian awal renovasi Stadion Mandala Krida melalui MC-0 sebagai dasar penyusunan DED.
Wisata konservasi dinilai relevan sebagai arah pariwisata DIY karena menjaga lingkungan sekaligus mendorong ekonomi masyarakat.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menilai wacana Pilkada melalui DPRD sebagai kemunduran demokrasi dan ancaman hak rakyat.
Jogo Margo DIY adukan status pegawai ke DPRD, minta kepastian non-ASN dan jalur afirmatif PPPK, usai status mereka dialihkan menjadi outsourcing sejak 2020.
DPRD DIY menyayangkan penghapusan kata budaya dalam judul Raperda Pariwisata Kalurahan dan Kelurahan hasil fasilitasi Kemendagri.
DPRD DIY menyepakati tiga raperda, termasuk penguatan pariwisata kalurahan dan Ripparda DIY 2026–2045 untuk pembangunan wisata berkelanjutan.
DPRD DIY mengingatkan risiko cuaca ekstrem saat Nataru dan meminta kesiapan pemerintah serta masyarakat.