Pengusaha biro perjalanan berharap pemerintah dapat menyampaikan informasi terkait UU KUHP secara lengkap supaya tidak mengganggu sektor pariwisata.
Indef menilai RUU PPSK bukanlah solusi menghadapi krisis pada 2023 mendatang.
PBB prihatin atas ancaman terhadap kebebasan sipil yang ditimbulkan oleh UU KUHP baru Indonesia.
PBB menilai KUHP beberapa ketentuan tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesetaraan.
Tim Sosialisasi membantah pasal 411 dan 412 tentang perzinahan dalam KUHP baru akan berdampak negatif ke sektor pariwisata.
Pasal 411 dan 412 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru menuai perdebatan di tengah masyarakat.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menyampaikan bahwa RUU KUHP memperluas jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang lebih dikenal dengan RKUHP menjadi Undang-undan
DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna pada Selasa (5/12/2022) besok.
UU PDP mengamanatkan Presiden Joko Widodo untuk menunjuk pimpinan Lembaga Otoritas Pelindungan Data Pribadi dengan mengacu pada praktik di negara lain.
