Anggota Komisi III Fraksi Nasdem Taufik Basari mengatakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sulit dibahas ulang. Sebab, RKUHP termasuk RUU carry over atau operan dari DPR masa sebelumnya.
Sejumlah guru besar menyoroti dinamika kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali dalam diskusi di Kantor DPD RI Jalan Kusumanegara. Hasil amandemen dinilai jauh dari harapan konstitusi yang sempurna seperti klaim para tokoh yang terlibat, sebaliknya justru dinilai telah menjadi kontroversi konstitusional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP), Rabu (13/4/2022).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4/2022).
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan DPR bersama dengan pemerintah tetap merevisi UU Cipta Kerja, kendati sebagian serikat buruh menolaknya.
Komnas HAM belum dilibatkan dalam pembahasan RUU KKR merupakan dasar hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM.
Gugus tugas ini terdiri dari lintas kementerian/lembaga yang beranggotakan KSP, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung, dan Polri.
Sebagaimana diketahui, belakangan muncul tafsir ganda dari putusan inskonstitusional bersyarat yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi atas gugatan terhadpa UU Cipta Kerja.
DPR mengupayakan agar revisi Undang-Undang Cipta Kerja masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 2022.
Banyak pihak, termasuk serikat buruh, agar peraturan soal pengupahan ini dicabut setelah amar putusan MK menyebut UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan diberikan dua tahun untuk diperbaiki.
