Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyebutkan 8 manfaat bagi masyarakat usai DPR sahkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I tahun.
Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPD RI dari DIY, Hilmy Muhammad memastikan hingga sekarang belum ada agenda untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah terus mempercepat pembentukan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) sebagai wujud komitmen negara dalam melindungi 4,2 juta PRT.
Puan Maharani mengatakan RUU KIA penting untuk menjamin anak mendapat hak-haknya.
Anggota Komisi III Fraksi Nasdem Taufik Basari mengatakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sulit dibahas ulang. Sebab, RKUHP termasuk RUU carry over atau operan dari DPR masa sebelumnya.
Sejumlah guru besar menyoroti dinamika kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali dalam diskusi di Kantor DPD RI Jalan Kusumanegara. Hasil amandemen dinilai jauh dari harapan konstitusi yang sempurna seperti klaim para tokoh yang terlibat, sebaliknya justru dinilai telah menjadi kontroversi konstitusional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP), Rabu (13/4/2022).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4/2022).
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan DPR bersama dengan pemerintah tetap merevisi UU Cipta Kerja, kendati sebagian serikat buruh menolaknya.
