Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah berupaya merampungkan revisi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerjakurang dari dua tahun.
Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta pemerintah menunda implementasi kebijakan upah minimum atau UM 2022, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan pemerintah dan mampu merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan cepat, kurang dari dua tahun seperti perintah Mahkamah Konstitusi.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa putusan MK terkait pembentukan UU Cipta Kerja membingungkan dan bukan dianggap sebagai kemenangan sepenuhnya.
Putra Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU No. 11/2021 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inskonstitusional bersyarat.
DPR RI sangat terbuka memperbaiki Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja, khususnya hal-hal yang dianggap inkonstitusional sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Christina Aryani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih untuk tidak menanggapi pertanyaan awak media terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
MK menyatakan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inskonstitisional bersyarat karena dinilai masih perlu perbaikan dalam tata cara pembentukan undang-undang.
Amandemen RUU ITE akan menambah ketentuan pidana bagi penyebar hoaks yang menimbulkan keonaran di masyarakat.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menilai adanya perubahan konstitusi dalam sebuah negara biasanya diikuti dengan suatu momen tertentu. Hal itu ia sampaikan berkaitan dengan waktu digulirkannya wacana amandemen UUD 1945 di tengah masa pandemi Covid-19.
