DPR RI sangat terbuka memperbaiki Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja, khususnya hal-hal yang dianggap inkonstitusional sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Christina Aryani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih untuk tidak menanggapi pertanyaan awak media terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
MK menyatakan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inskonstitisional bersyarat karena dinilai masih perlu perbaikan dalam tata cara pembentukan undang-undang.
Amandemen RUU ITE akan menambah ketentuan pidana bagi penyebar hoaks yang menimbulkan keonaran di masyarakat.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menilai adanya perubahan konstitusi dalam sebuah negara biasanya diikuti dengan suatu momen tertentu. Hal itu ia sampaikan berkaitan dengan waktu digulirkannya wacana amandemen UUD 1945 di tengah masa pandemi Covid-19.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32/2002 tentang Penyiaran diharapkan masih relevan dengan lanskap industri penyiaran di masa depan seiring dengan hadirnya teknologi 5G.
Surya Paloh berpandangan rencana amandemen terbatas UUD 1945 harus ditanyakan dulu kepada rakyat.
Saat disetujui dan dibawa dalam rapat paripurna, harus disepakati lebih dari setengah anggota atau 474 kursi.
Belakangan publik dihebohkan dengan beredarnya sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dunia maya. Hal ini dinilai menjadi momentum untuk menyadarkan masyarakat pentingnya keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Politikus Parta Gerindra Fadli Zon angkat bicara soal wacana amandemen konstitusi.
