Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32/2002 tentang Penyiaran diharapkan masih relevan dengan lanskap industri penyiaran di masa depan seiring dengan hadirnya teknologi 5G.
Surya Paloh berpandangan rencana amandemen terbatas UUD 1945 harus ditanyakan dulu kepada rakyat.
Saat disetujui dan dibawa dalam rapat paripurna, harus disepakati lebih dari setengah anggota atau 474 kursi.
Belakangan publik dihebohkan dengan beredarnya sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dunia maya. Hal ini dinilai menjadi momentum untuk menyadarkan masyarakat pentingnya keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Politikus Parta Gerindra Fadli Zon angkat bicara soal wacana amandemen konstitusi.
Stabilitas negara bakal dipertaruhkan apabila wacana amandemen tersebut terus dipaksakan.
Mahfud MD mengatakan bahwa amendemen UUD 1945 adalah kewenangan MPR.
Persoalan kawin paksa bukan sebuah persoalan yang baru dan juga bukan persoalan yang begitu populer dibicarakan.
Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi yang masih terkatung-katung dikarenakan pemerintah dan DPR belum menemui kata sepakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan sejumlah teori hukum tata negara membolehkan pemerintah melanggar konstitusi demi kepentingan rakyat.
