Pemerintah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut terdiri atas 45 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (perpres). Peraturan pelaksana tersebut juga telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tidak mau merevisi undang-undang yang sudah baik atau pun yang belum berjalan, misalnya Undang-Undang tentang Pilkada.
Salah satu yang melatari serikat buruh tidak mau terlibat dalam pembahasan RPP karena saat ini aliansi aliansi buruh sedang melakukan uji materi ke MK terkait UU Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai memberlakukan tarif bea meterai tunggal atau bea meterai Rp10.000 mulai 2021.
Pemerintah terus menyusun aturan turunan dari undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Beredar informasi di media sosial dalam beberapa hari terakhir bahwa kewenangan MUI itu digantikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera disahkan.
Data yang dijual di pasar gelap juga dapat digunakan untuk pemerasan, eksekusi penipuan dan skema phishing, hingga pencurian uang secara langsung.
Seorang mahasiswa bernama Charlie Wijaya mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke Mahkamah Konstitusi karena merasa pernah menjadi korban pemberitaan salah satu media.
Uji materi UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja ikut terdampak kebijakan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menunda seluruh jadwal sidang sampai Senin pekan depan. Penundaan ini terkait dengan pencegahan penyebaran covid-19.
