Pakar Hukum UGM Tegaskan Amandemen UUD 1945 Tidak Mendesak Dilakukan
Stabilitas negara bakal dipertaruhkan apabila wacana amandemen tersebut terus dipaksakan.
Stabilitas negara bakal dipertaruhkan apabila wacana amandemen tersebut terus dipaksakan.
Mahfud MD mengatakan bahwa amendemen UUD 1945 adalah kewenangan MPR.
Persoalan kawin paksa bukan sebuah persoalan yang baru dan juga bukan persoalan yang begitu populer dibicarakan.
Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi yang masih terkatung-katung dikarenakan pemerintah dan DPR belum menemui kata sepakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan sejumlah teori hukum tata negara membolehkan pemerintah melanggar konstitusi demi kepentingan rakyat.
Pemerintah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut terdiri atas 45 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (perpres). Peraturan pelaksana tersebut juga telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tidak mau merevisi undang-undang yang sudah baik atau pun yang belum berjalan, misalnya Undang-Undang tentang Pilkada.
Salah satu yang melatari serikat buruh tidak mau terlibat dalam pembahasan RPP karena saat ini aliansi aliansi buruh sedang melakukan uji materi ke MK terkait UU Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai memberlakukan tarif bea meterai tunggal atau bea meterai Rp10.000 mulai 2021.
Pemerintah terus menyusun aturan turunan dari undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja.