Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu berpendapat Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol yang sebelumnya dijelaskan kepada Badan Legislasi DPR RI dinilai tidak perlu dibahas karena penggunaan alkohol telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
Dalam Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, 4Gmasih dianggap sebagai teknologi baru sehingga diperbolehkan untuk berbagi spektrum.
Hal itu diungkapkan Stafsus Presiden RI Aminuddin Ma'ruf seusai menerima Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia.
Mulai dari penolakan-penolakan dari berbagai lapisan dan ormas masyarakat, pengerjaan UU dengan waktu yang kurang, dikebut ditengah situasi pandemi, beberapa hal lain.
Pada Selasa (3/11/2020) lalu, Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja pada Selasa (3/11/2020).Vice President Sales and Marketing PT Suryacipta Swadaya Abednego Purnomo mengatakan dampaknya terhadap sektor industri belum akan terlihat dalam waktu cepat.
RUU Cipta Kerja yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11/2020) lalu dinilai masih mengandung beberapa persoalan serius. Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) berkomitmen untuk mengawal pengujian formil UU ini ke Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang telah diteken Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 kini diwarnai isu salah ketik atau typo pada beberapa pasal.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana virtual Uji Materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Rabu, (4/11/2020).
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai permasalahan salah ketik dalam Undang-Undang No.12/2020 tentang Cipta Kerja dinilai tidak berpengaruh terhadap norma yang diatur di dalamnya. Masalah serupa juga beberapa kali terjadi.
Kementerian Sekretariat Negara menyatakan telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab atas draf Undang-Undang Cipta Kerja.
