RUU Cipta Kerja yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11/2020) lalu dinilai masih mengandung beberapa persoalan serius. Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) berkomitmen untuk mengawal pengujian formil UU ini ke Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang telah diteken Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 kini diwarnai isu salah ketik atau typo pada beberapa pasal.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana virtual Uji Materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Rabu, (4/11/2020).
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai permasalahan salah ketik dalam Undang-Undang No.12/2020 tentang Cipta Kerja dinilai tidak berpengaruh terhadap norma yang diatur di dalamnya. Masalah serupa juga beberapa kali terjadi.
Kementerian Sekretariat Negara menyatakan telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab atas draf Undang-Undang Cipta Kerja.
Klaster ketenagakerjaan Omnibus Law UU Cipta kerja menjadi sorotan publik. Serikat buruh memprotes UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo.
Salah satu pasal yang dipermasalahkan, yaitu terkait cuti karyawan. Istirahat atau cuti panjang yang diberikan kepada pekerja atau buruh setelah bekerja di perusahaan selama setidaknya enam tahun tidak lagi diatur oleh UU Cipta Kerja.
Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja masih terus menuai polemik. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mempersoalkan sejumlah pasal dalam klaster keternagakerjaan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Aliansi BEM SI menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi terkait pengesahan UU Cipta Kerja.
Undang-Undang Cipta Kerjaresmi diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 November 2020. Namun, masyarakat menemukan kejanggalan dalam UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.
