Undang-Undang Cipta Kerja hingga kini masih menjadi polemik di Tanah Air. Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengungkapkan kronologis hilangnya pasal 46 klaster minyak dan gas dari UU tersebut.
Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memang sengaja dihilangkan dalam UU Cipta Kerja yang telah diperiksa Kemensetneg.
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan pemerintah yang tidak mengantisipasi pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja sehingga memunculkan polemik di masyarakat.
Pemerintah menyebut jumlah halaman naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang berbeda-beda dikarenakan hal teknis.
Undang-Undang Cipta Kerja masih menuai polemik meski sudah disahkan oleh DPR bersama Pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan soal ide pembuatan UU tersebut yang dibuat dalam format omnibus law.
PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis terkait dengan UU Cipta Kerja yang diserahkan langsung kepada presiden siang ini.
UU Omnibus Law Cipta Kerja menuai penolakan terutama dari elemen buruh dan mahasiswa. Gelombang unjuk rasa masih terjadi di beberapa wilayah hingga Selasa (20/10/2020).
Pengembangan ekosistem startup secara infrastruktur dan lainnya telah mengalami kemajuan di satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya ada lima versi file berformat PDF terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Meskipun tampilannya terkesan serupa, masing-masing dokumen digital memiliki jumlah halaman berbeda. Ini link download terlengkap!
Bamsoet meminta semua elemen masyarakat dapat memahami tujuan UU Cipta Kerja yang dibuat sebagai langkah pemerintah mengantisipasi perubahan dunia yang begitu cepat, khususnya di bidang ekonomi.
