UU Cipta Kerja masih menuai penolakan dari kalangan mahasiswa dan buruh. Namun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membantah anggapan bahwa UU Cipta Kerja ompong lantaran minim sanksi.
Ini misleading lagi. Sanksi tetap ada, kita adopsi dari UU lama, baik sanksi pidana maupun administratif. UU ini bergigi kuat, tidak ompong.
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan dan belum tercatat dalam lembaran negara sudah dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi.
Airlangga dilaporkan oleh kelompok yang mengatasnamakan OKP Cipayung Plus Kota Mataram.
Menurut Hotman dalam pasal di UU Cipta kerja itu menyebutkan jika majikan atau perusahaan tidak membayar pesangon pekerjanya, bisa dikenakan tindakan pidana dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.
DPR RI akan mengirimkan draf final Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo pada hari Rabu (14/10/2020) ini. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar
Tim tersebut, ujarnya, akan terdiri dari anggota Baleg dan tenaga ahli fraksi PKS yang nantinya akan memeriksa dan membandingkan draf akhir keputusan Panitia Kerja (Panja) dengan salinan UU Cipta Kerja yang diserahkan kepada presiden.
Polri membeberkan seluruh percakapan grup Whatsapp Ormas Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang isinya disebut mengerikan mengenai Pemerintah dan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membantah tudingan adanya pasal selundupan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).
Bareskrim Polri menetapkan lima anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai tersangka penyebaran hoaks Omnibus Law
