Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Johnny G. Plate memberikan penilaiannya terhadap UU Cipta Kerja. Menurutnya, peraturan ini sangat strategis untuk investasi domestik, khususnya keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, dan koperasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan perhatian terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober lalu. Kali ini, Jokowi mengunggah pernyataan Bank Dunia.
Mahkamah Konstitusi (MK) terus menerima permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan dan belum tercatat dalam lembaran negara.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Harkristuti Harkrisnowo menilai Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dalam penyusunan legislasi.
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih memberi beberapa catatan terkait beberapa substansi dalam Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Ciptaker.
UU Cipta Kerja masih menuai penolakan dari kalangan mahasiswa dan buruh. Namun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membantah anggapan bahwa UU Cipta Kerja ompong lantaran minim sanksi.
Ini misleading lagi. Sanksi tetap ada, kita adopsi dari UU lama, baik sanksi pidana maupun administratif. UU ini bergigi kuat, tidak ompong.
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan dan belum tercatat dalam lembaran negara sudah dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi.
Airlangga dilaporkan oleh kelompok yang mengatasnamakan OKP Cipayung Plus Kota Mataram.
Menurut Hotman dalam pasal di UU Cipta kerja itu menyebutkan jika majikan atau perusahaan tidak membayar pesangon pekerjanya, bisa dikenakan tindakan pidana dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.
