Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menuai penolakan meski telah disahan oleh DPR bersama Pemerintah. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan pemerintah tidak terburu-buru dalam membahas aturan tersebut.
Surat itu dilayangkan salah satu investor besar asal Jepang di Indonesia,Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.
UU Cipta Kerja yang mengusung semangat deregulasi mengancam kas daerah yang mengandalkan pemasukan dari pengurusan perizinan.
Moeldoko menyebut Omnibus Law final versi DPR sudah sesuai janji bonus demografi serta arahan prioritas presiden.
Banyak tokoh dinilai belum memahami isi Undang-Undang Cipta Kerja, namun sudah menolak undang-undang tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Johnny G. Plate memberikan penilaiannya terhadap UU Cipta Kerja. Menurutnya, peraturan ini sangat strategis untuk investasi domestik, khususnya keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, dan koperasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan perhatian terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober lalu. Kali ini, Jokowi mengunggah pernyataan Bank Dunia.
Mahkamah Konstitusi (MK) terus menerima permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan dan belum tercatat dalam lembaran negara.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Harkristuti Harkrisnowo menilai Indonesia masih memiliki banyak kelemahan dalam penyusunan legislasi.
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih memberi beberapa catatan terkait beberapa substansi dalam Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Ciptaker.
