PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis terkait dengan UU Cipta Kerja yang diserahkan langsung kepada presiden siang ini.
UU Omnibus Law Cipta Kerja menuai penolakan terutama dari elemen buruh dan mahasiswa. Gelombang unjuk rasa masih terjadi di beberapa wilayah hingga Selasa (20/10/2020).
Pengembangan ekosistem startup secara infrastruktur dan lainnya telah mengalami kemajuan di satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya ada lima versi file berformat PDF terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Meskipun tampilannya terkesan serupa, masing-masing dokumen digital memiliki jumlah halaman berbeda. Ini link download terlengkap!
Bamsoet meminta semua elemen masyarakat dapat memahami tujuan UU Cipta Kerja yang dibuat sebagai langkah pemerintah mengantisipasi perubahan dunia yang begitu cepat, khususnya di bidang ekonomi.
Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menuai penolakan meski telah disahan oleh DPR bersama Pemerintah. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan pemerintah tidak terburu-buru dalam membahas aturan tersebut.
Surat itu dilayangkan salah satu investor besar asal Jepang di Indonesia,Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.
UU Cipta Kerja yang mengusung semangat deregulasi mengancam kas daerah yang mengandalkan pemasukan dari pengurusan perizinan.
Moeldoko menyebut Omnibus Law final versi DPR sudah sesuai janji bonus demografi serta arahan prioritas presiden.
Banyak tokoh dinilai belum memahami isi Undang-Undang Cipta Kerja, namun sudah menolak undang-undang tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
