Undang-Undang Cipta Kerja menjadi gabungan dari banyak aturan dari berbagai bidang. Namun, revisi Undang-Undang No. 9/2010 tentang Kepariwisataan yang tertuang dalam UU Ciptaker dinilai belum menjawab kebutuhan sektor ini agar beroperasi secara optimal.
Undang-Undang Cipta Kerja hingga saat ini masih menjadi polemik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa UU tersebut tetap menjamin hak-hak pekerja. Dia memastikan upah pekerja tidak akan lebih rendah karena UU tersebut melarang pengusaha memberi upah yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Omnibus Law Cipta Kerja masih menuai polemik. Meski sudah diketok oleh DPR RI saat sidang paripurna Senin pekan lalu (5/10/2020), belum ada kejelasan dokumen final Omnibus Law pertama yang ada di Indonesia. File digital bertuliskan "Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .. Tahun .. tentang Cipta Kerja" beredar hampir tiap hari di media sosial dan grup-grup chat WhatsApp masyarakat.
Draf UU Cipta Kerjasampai sekarang belum diserahkan DPR kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, undang-undang sudah satu final disahkan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowomembuka ruang dialog dengan mengundang sejumlah rektor, perwakilan buruh, dan pengusaha di Jawa Tengah untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja.
Penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja belum berakhir. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan bahwa pergerakan mahasiswa akan terus berlangsung hingga undang-undang dibatalkan.
Regulasi turunan UU Ciptaker tentang berbagi spektrum frekuensi harus mengatur secara jelas skema berbagi spektrum dan tanggung jawab pemegang spektrum.
Melalui UU Ciptaker, lanjutnya, pemerintah berharap terjadinya perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.
Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi mengatakan gagasan awal penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja justru ditujukan untuk menangkal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi muncul menghadapi revolusi industri 4.0.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut memberikan respon dengn adanya penolakan warga terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Ganjar membuka ruang aspirasi bagi kelompok yang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja seiring dengan rencana Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan perpres sebagai turunan undang-undang tersebut.
