Penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja belum berakhir. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan bahwa pergerakan mahasiswa akan terus berlangsung hingga undang-undang dibatalkan.
Regulasi turunan UU Ciptaker tentang berbagi spektrum frekuensi harus mengatur secara jelas skema berbagi spektrum dan tanggung jawab pemegang spektrum.
Melalui UU Ciptaker, lanjutnya, pemerintah berharap terjadinya perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.
Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi mengatakan gagasan awal penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja justru ditujukan untuk menangkal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi muncul menghadapi revolusi industri 4.0.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut memberikan respon dengn adanya penolakan warga terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Ganjar membuka ruang aspirasi bagi kelompok yang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja seiring dengan rencana Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan perpres sebagai turunan undang-undang tersebut.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X merespon adanya demonstrasi menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang dilakukan warga di Jogja pada Kamis (8/10/2020).
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut persoalan utama buruh di Indonesia adalah prosedur hukum yang panjang saat mereka menuntut hak-haknya.
Presiden Jokowi menargetkan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bisa selesai dalam tiga bulan setelah diundangkan.
Pengesahan RUU Cipta Kerja membuat banyak masyarakat dan netizen merasa geram. Namun yang terjadi kali ini sungguh menggelikan. Banyak netizen yang salah sasaran melampiaskan kekesalannya di kolom komentar akun Instagram rapper Korea DPR Live, @dprlive.
Tak hanya mahasiswa dan kalangan buruh, sejumlah kepala daerah dan ketua DPRD pun turu mengutarakan penolakannya terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
