Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X merespon adanya demonstrasi menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang dilakukan warga di Jogja pada Kamis (8/10/2020).
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut persoalan utama buruh di Indonesia adalah prosedur hukum yang panjang saat mereka menuntut hak-haknya.
Presiden Jokowi menargetkan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bisa selesai dalam tiga bulan setelah diundangkan.
Pengesahan RUU Cipta Kerja membuat banyak masyarakat dan netizen merasa geram. Namun yang terjadi kali ini sungguh menggelikan. Banyak netizen yang salah sasaran melampiaskan kekesalannya di kolom komentar akun Instagram rapper Korea DPR Live, @dprlive.
Tak hanya mahasiswa dan kalangan buruh, sejumlah kepala daerah dan ketua DPRD pun turu mengutarakan penolakannya terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebutkan sejumlah alasan mengapa Indonesia membutuhkan UU Cipta Kerja.
Bank Dunia ternyata tidak hanya menjabarkan dampak positif bagi hadirnya Omnibus Law di Indonesia dalam laporannya bertajuk Jalan Panjang Pemulihan Ekonomi yang dirilis Juli lalu. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia juga memberikan pandangan terkait dengan dampak negatif dari Omnibus Law Cipta Kerja.
Batas minimal pesawat tersebut mencegah adanya maskapai yang beroperasi sekedarnya dan membuat pengusaha aviasi wajib serius terhadap usaha maskapainya.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh disinformasi dan hoas yang beredar.
Presiden Jokowi menyampaikan klarifikasi mengenai berbagai informasi yang salah atau berita hoaks mengenai UU Cipta Kerja.
