Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan UU Cipta Kerja merupakan produk legislasi yang bertujuan mempermudah investasi, membuka lapangan pekerjaan, selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan berita bohong (hoaks).
Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menjelaskan beberapa masalah pada saat proses pembahasan RUU Cipta Kerja hingga menjadi UU Cipta Kerja.
Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengapresiasi keberanian Presiden Jokowi untuk mengeksekusi undang-undang sapu jagad atau Omnibus Law.
Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih menuai polemik yang menimbulkan banyak kesimpangsiuran. Salah satunya adalah mengenai waktu kerja buruh atau pekerja. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait polemik tersebut.
DPR RI bersama Pemerintah telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. DPR telah mengeluarkan draf resmi Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut. Draf ini sejatinya hanya menunggu diundangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) memperkuat penegakan hukum karena Perizinan Berusaha bisa dibatalkan jika perusahaan bermasalah di isu lingkungan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Kemarahan warga akibat disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja juga menyasar artis yang menjadi angggota DPR.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera(PLS) Ahmad Syaikhu meminta Presiden Joko Widodosegera menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau Perppu untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Sebagian masyarakat tampaknya sudah terlalu geram dengan anggota DPR yang mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Jika aturan pelaksana UU Cipta Kerja ini diterbitkan, pemasukan yang diterima pekerja baru berpotensi lebih rendah.
