Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) memperkuat penegakan hukum karena Perizinan Berusaha bisa dibatalkan jika perusahaan bermasalah di isu lingkungan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Kemarahan warga akibat disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja juga menyasar artis yang menjadi angggota DPR.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera(PLS) Ahmad Syaikhu meminta Presiden Joko Widodosegera menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau Perppu untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Sebagian masyarakat tampaknya sudah terlalu geram dengan anggota DPR yang mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Jika aturan pelaksana UU Cipta Kerja ini diterbitkan, pemasukan yang diterima pekerja baru berpotensi lebih rendah.
Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) berpotensi terganjal karena besarnya penolakan publik. Beleid ini diprediksi tak manjur menarik investasi.
Kritik, sindiran hingga cacian kepada anggota DPR terus bergulir menyusul disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja memicu kontroversi karena aturan mengenai cuti haid lenyap.Publik pun menafsirkan tidak ada hak cuti haid sebagaimanatercantum pada Undang-Undang (UU) 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Poin-poin dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja dinilai sangat zalim kepada rakyat.
Ekonom memandang gaduhnya pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) disebabkan tujuan kontradiktif antara mendongkrak daya saing dan fasilitas yang diatur untuk tenaga kerja. UU Ciptaker diramal sulit meningkatkan daya saing Indonesia.
