Klaster ketenagakerjaan Omnibus Law UU Cipta kerja menjadi sorotan publik. Serikat buruh memprotes UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo.
Salah satu pasal yang dipermasalahkan, yaitu terkait cuti karyawan. Istirahat atau cuti panjang yang diberikan kepada pekerja atau buruh setelah bekerja di perusahaan selama setidaknya enam tahun tidak lagi diatur oleh UU Cipta Kerja.
Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja masih terus menuai polemik. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mempersoalkan sejumlah pasal dalam klaster keternagakerjaan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Aliansi BEM SI menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi terkait pengesahan UU Cipta Kerja.
Undang-Undang Cipta Kerjaresmi diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 November 2020. Namun, masyarakat menemukan kejanggalan dalam UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.
RUU Ciptaker atau Omnibus Ciptaker secara resmi telah menjadi Undang-Undang No.11/2020. UU ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 dan mulai berlaku efektif hari ini, Selasa (3/11/2020).
Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) resmi diundangkan dengan tebal 1.187 halaman.
Pasal 27 ayat (3) pada UU Nomor 11 tahun 2008 dinilai menjadi aturan yang bisa membahayakan demokrasi dan membungkam kritik. Penyebabnya, siapa pun yang dinilai melanggar pasal tersebut dimungkinan untuk dikenai sanksi pidana.
Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal yang mengatur mengenai masa izin penyelenggaran penyiaran radio dan televisi. Benarkah UU Cipta Kerja memungkinkan pemilik medfia mempunjyai frekuensi seumur hidup?
Anies mengaku RPP itu sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta sehingga guru, orang tua dan peserta didik memilki pegangan untuk berdiskusi mengenai UU Cipta Kerja.
