RUU Ciptaker atau Omnibus Ciptaker secara resmi telah menjadi Undang-Undang No.11/2020. UU ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 dan mulai berlaku efektif hari ini, Selasa (3/11/2020).
Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) resmi diundangkan dengan tebal 1.187 halaman.
Pasal 27 ayat (3) pada UU Nomor 11 tahun 2008 dinilai menjadi aturan yang bisa membahayakan demokrasi dan membungkam kritik. Penyebabnya, siapa pun yang dinilai melanggar pasal tersebut dimungkinan untuk dikenai sanksi pidana.
Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal yang mengatur mengenai masa izin penyelenggaran penyiaran radio dan televisi. Benarkah UU Cipta Kerja memungkinkan pemilik medfia mempunjyai frekuensi seumur hidup?
Anies mengaku RPP itu sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta sehingga guru, orang tua dan peserta didik memilki pegangan untuk berdiskusi mengenai UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja perlu diterjemahkan secara rinci, sehingga daerah juga tidak menafsirkannya secara beragam.
Permenkumham No. 26/2020 menimbulkan keresahan di antara warga negara asing pemegang izin tinggal. Pasalnya, beberapa WNA dengan izin tinggal ini sebagian merupakan keluarga dari perkawinan campuran atau ekspatriat yang bekerja di Indonesia.
Menurut IDFC, berlakunya Omnibus Law Cipta Kerja merupakan satu langkah besar yang akan bisa memacu arus investasi asing ke depannya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjamin bahwa Undang-undang (UU) Cipta Kerja tetap menyejahterakan pekerja. Namun jika ada yang tak puas, bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Politisi Demokrat Benny K. Harman menyebut hilangnya satu pasal dalam UU Ciptaker sebagai akibat dari kecerobohan yang fatal.
