Pasal 411 dan 412 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru menuai perdebatan di tengah masyarakat.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menyampaikan bahwa RUU KUHP memperluas jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang lebih dikenal dengan RKUHP menjadi Undang-undan
DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna pada Selasa (5/12/2022) besok.
UU PDP mengamanatkan Presiden Joko Widodo untuk menunjuk pimpinan Lembaga Otoritas Pelindungan Data Pribadi dengan mengacu pada praktik di negara lain.
Pihak korporasi yang terbukti melanggar UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bisa dikenai sanksi dan denda lebih berat.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah resmi berlaku seiring disahkannya oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2022.
Pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya menilai kehadiran Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi tak akan mengurangi aksi peretasan secara lan
DPR resmi mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi yang terdiri dari 16 Bab dan 76 Pasal.
INDEF mengatakan pelaksanaan UU PDP membutuhkan badan pengawas independen.
