UU PDP Disahkan, Sanksi untuk Korporasi Bisa 10 Kali Lebih Berat
Pihak korporasi yang terbukti melanggar UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bisa dikenai sanksi dan denda lebih berat.
Pihak korporasi yang terbukti melanggar UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bisa dikenai sanksi dan denda lebih berat.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah resmi berlaku seiring disahkannya oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2022.
Pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya menilai kehadiran Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi tak akan mengurangi aksi peretasan secara lan
DPR resmi mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi yang terdiri dari 16 Bab dan 76 Pasal.
INDEF mengatakan pelaksanaan UU PDP membutuhkan badan pengawas independen.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyebutkan 8 manfaat bagi masyarakat usai DPR sahkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I tahun.
Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPD RI dari DIY, Hilmy Muhammad memastikan hingga sekarang belum ada agenda untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah terus mempercepat pembentukan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) sebagai wujud komitmen negara dalam melindungi 4,2 juta PRT.
Puan Maharani mengatakan RUU KIA penting untuk menjamin anak mendapat hak-haknya.