Konsolidasi atau sinkronisasi data kependudukan menjadi salah satu hal yang penting untuk mewujudkan data tunggal. Data ini terpusat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jumlah penduduk yang melakukan pindah domisili sejak Nopember 2020 hingga Februari 2021 sebanyak 2 juta jiwa.
Warga Jogja sudah bisa mencetak sendiri sejumlah administrasi kependudukan (adminduk) seperti kartu keluarga (KK) surat pindah domisili, akta kelahiran, hingga akta kematian.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan foto KTP elektronik atau KTP-el bisa diganti. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi.
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY merencanakan Program Pendataan Keluarga 2021 pada 1 April 2021 hingga 31 Mei 2021 mendatang. Keluarga Raja Kraton Jogja Sri Sultan HB X direncanakan menjadi percontohan untuk didata pertama kali dalam program tersebut.
Penduduk merupakan titik sentral pembangunan. Karena peran penduduk sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Setelah melalui rangkaian kegiatan panjang, BPS bersama Kementerian Dalam Negeri merilis angka hasil Sensus Penduduk 2020.
Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang berdampak multiaspek dan lintas generasi.Perkawinan anak adalah perkawinan secara formal maupun informal dimana salah satu atau pasangan berusia di bawah 18 tahun.
Jumlah penduduk Indonesia pada semester II/2020 sebanyak 271.349.889 jiwa, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta kembali melaksanakan layanan jemput bola pembuatan paspor di masa pandemi Covid-19, Eazy Passport di Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK) UGM, Rabu (25/11/2020). Sebanyak 47 orang terdiri dari mahasiswa, dosen dan karyawan memanfaatkan layanan tersebut.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogja terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui kader masyarakat tertib Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang ada di wilayah.
