Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja terus mengupayakan perekaman tanda identitas masyarakat, khususnya pada warga rentan administrasi kependudukan dan warga dengan keterbatasan. Sepanjang Januari hingga Maret tahun ini, Pemkot sudah memproses identitas 15 warga rentan administrasi kependudukan (adminduk).
Perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) secara massal masih menuai kendala. Pasalnya, terjadi ketidakcocokan data lintas instansi yang justru menghambat proses digitalisasi dan integrasi data kependudukan itu sendiri.
Komunitas Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca) mengimbau kepada anggotanya yang beberapa di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) yang melakukan perkawinan campuran agar mengurus dokumen perizinan secara mandiri daripada lewat agen atau biro jasa.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memstikan sudah tidak ada lagi warga Bantul yang memegang surat keterangan (suket) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) karena sudah diganti dengan keping KTP-el.
Untuk mendorong Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja bekerja sama dengan Pemerintah provinsi (Pemptov) DIY menggelar perekaman dan pencetakan KTP elektronik bagi masyarakat yang berada di DIY dan sekitarnya, di Balaikota Jogja, Kamis dan Jumat (20-21/2/2020).
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menargetkan April mendatang pencetakan KTP-el khusus bagi pemegang surat keterangan (Suket) bisa selesai. Saat ini Disdukcapil Gunungkidul sudah menerima kiriman blangko dati Pusat.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kulonprogo masih berupaya mengoptimalkan kinerja Satudata, sebuah portal digital, yang digunakan untuk menyebarkan data-data publik yang ada di setiap OPD di Pemerintah Kabupaten Kulonprogo
Guna membantu kelancaran Pilkada 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul mendatangi sejumlah sekolah untuk perekaman data KTP-el. Upaya jemput bola ini menyasar siswa wajib KTP di 67 sekolah tingkat SMA/SMK yang tersebar di sejumlah wilayah.
Sebanyak 41.346 anak yang berusia di bawah 18 tahun di seluruh wilayah DIY belum memiliki akta kelahiran. Dari lima kabupaten/kota di DIY, Sleman merupakan kabupaten dengan jumlah anak tak berakta kelahiran terbanyak.
Sampai awal Januari ini pengadaan blangko KTP elektronik atau KTP-el dari Pemerintah Pusat belum terlaksana karena penganggaran belum selesai. Penerbitan surat keterangan (suket) sebagai ganti sementara KTP-el terus dilakukan Pemkot Jogja karena keterbatasan blangko.
