Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan diproyeksi oleh BPJS Watch mengalami defisit pada akhir tahun yang mencapai Rp 18 triliun. Terdapat potensi defisit masih akan terjadi pada tahun depan.
Komisi IX DPR secara maraton menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) selama empat hari berturut-turut, mulai Selasa-Jumat (5/11--8/11) dinihari. Problem intinya soal kenaikan 100% iuran dan defisit BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan terus berbenah untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai persoalan seperti terlambatnya pembayaran klaim, menunggaknya iuran peserta dan fasilitas yang timpang menjadi pelajaran yang senantiasa dievaluasi.
Jumlah tagihan rumah sakit yang belum dibayar oleh BPJS Kesehatan Cabang Sleman-Kulonprogo hingga kini mencapai Rp350 miliar.
Komisi D DPRD Gunungkidul menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan dapat membebani keuangan Pemkab. Hal ini terlihat dari pagu anggaran yang disedikan naik dari Rp40 miliar menjadi Rp80,1 miliar. Praktis untuk mencukupi pembiayaan selama satu tahun, maka Pemkab harus mengurangi postur anggaran di kegiatan yang lain.
Sejumlah persoalan perlu dibenahi kaitan untuk keberlangsungan operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Indonesia disebut telah terjebak pada kerangka regulasi dan sistem yang salah dalam penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Defisit BPJS tak bisa terus bertumpu pada APBN.
Manajemen RSUD Wonosari harap-harap cemas berkaitan dengan tunggakan pembayaran klaim BPJS Kesehatan karena masalah ini berdampak terhadap operasional rumah sakit. Untuk menyeimbangkan neraca keuangan, manajemen rumah sakit berencana mencari pinjaman ke bank.
Pro kontra kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan hendaknya disikapi secara komprehensif. Komisi IX DPR RI pun meminta pemerintah untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta di kelas 3.
Saat ini semakin banyak masyarakat menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat berobat.
