Saat ini semakin banyak masyarakat menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat berobat.
Meskipun rokok elektrik dianggap sebagai alternatif yang lebih sehat daripada rokok tradisional, dua penelitian baru dari Association Heart Amerika (AHA) menemukan fakta kalau rokok elektrik tidak hanya merusak paru-paru tapi juga memicu masalah jantung dan risiko stroke.
Pemerintah Pusat mengeliminasi sebagian peserta BPJS Kesehatan asal Bantul yang selama ini menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan telah melayani peserta program jaminan kesehatan nasional sejak awal Januari 2014. Dalam kurun hampir enam tahun, utang yang membebani entitas yang melayani lebih dari 220 juta peserta ini mencapai puluhan triliun rupiah.
Manajemen RSUD Wonosari, Gunungkidul harus memutar otak untuk mengatasi piutang BPJS Kesehatan yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Otoritas RSUD Wonosari kini harus berhemat dalam biaya operasional rumah sakit.
Rapat Komisi IX DPRselama tiga hari berturut-turut menolak rencana kenaikaniuran peserta mandiri kelas 3 program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Keputusan Pemkab Sleman tidak menggunakan dana tak terduga guna mengatasi persoalan keterlambatan klaim pembayaran jaminan kesehatan di RSUD Prambanan tetap mendapatkan apresiasi dari direksi rumah sakit tersebut.
Kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan pada awal 2020 menyebabkan anggaran jaminan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu di Kulonprogo membengkak.
Kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan akan berdampak panjang.Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN menyatakan setidaknya terdapat enam dampaknya.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi secara gamblang dalam rapat kerja di Komisi IX DPR yang juga dihadiri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
