Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan terdapat64,7 persen ibu hamil yang baru menjadi peserta aktif satu bulan saat akan mendapatkan layanan persalinan.
Rencana penerbitan instruksi presiden tentang sanksi bagi para penunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat respon dari kalangan wakil rakyat.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengingatkan agar pemerintah berhati-hati saat hendak menerbitkan sanksi terkait kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. ORI juga menyarankan agar dalam skema pelayanan jaminan sosial ada institutional review.
Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR Okky Asokawati mengatakan rencana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seharusnya menjadi pilihan terakhir untuk memastikan keefektifan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FK-KMK UGM membeberkan hasil penelitian mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS yang belum mampu mencapai keadilan sosial seperti diamanahkan perundang-undangan.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan penyesuaian tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2020 karena terjadi defisit BPJS Kesehatan yang diproyeksi mencapai Rp32 triliun.
Total tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke rumah sakit pada September 2019 sudah mencapai Rp11 triliun.
Iuran yang menunggak masih menjadi masalah yang harus dihadapi BPJS Kesehatan. Pemerintah tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan perpanjangan SIM, pembuatan paspor, IMB dan lainnya.
Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan pilihan terakhir. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan opsi tersebut untuk menjamin layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan dan berkelanjutan.
Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul telah memverifikasi dan validasi terhadap 30.750 peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibekukan. Hasilnya terdapat 1.450 peserta yang layak menerima bantuan, tapi tetap dibekukan oleh Pemerintah Pusat.
