Sebanyak 13.995 warga Kulonprogo telah dicoret dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dicover dana APBN per 1 Agustus 2019. Mereka merupakan bagian dari total 5,2 juta masyarakat Indonesia yang dinonaktifkan kepesertaannya dalam PBI oleh BPJS.
BPJS Kesehatan disebut menunggak pembayaran klaim kepada RS Jogja hingga miliaran rupiah. Namun, perkara akreditasi disebut pengganjal klaim tak bisa dicairkan.
Iuran jaminan kesehatan nasional akan naik tak lama lagi.
Sebanyak 5.227.852 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional akan dinonaktifkan mulai 1 Agustus 2019. Sebelumnya, iuran kepesertaan mereka dibayar oleh pemerintah melalui APBN.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang mengalami defisit anggaran. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan tiga strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi defisit tersebut.
Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan bahwa defisitBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan mencapai Rp19,41 triliun.Untuk itu, BPJS Kesehatan dituntut untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan secara menyeluruh.
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul kembali dipusingkan dengan klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menunggak. Total tunggakan BPJS yang belum dibayarkan ke RS Panembahan Senopati sampai saat ini sekitar Rp35 miliar.
Kementerian Sosial (Kemensos) berencana menonaktifkan lima juta peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN. Terkait penerapan kebijakan di daerah, Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul menunggu surat keputusan dari Pusat.
Pemkab Bantul menganggarkan dana kesehatan sebesar Rp23 miliar melalui Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah (UPT Jamkesda).
Peninjauan ulang dan penurunan tipe rumah sakit di berbagai daerah tidak semata ditujukan untuk mengurangi biaya, tetapi untuk memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf.
