Pemerintah mengeluarkan kebijakan penyesuaian tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 1 Januari 2020 karena terjadi defisit BPJS Kesehatan yang diproyeksi mencapai Rp32 triliun.
Total tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke rumah sakit pada September 2019 sudah mencapai Rp11 triliun.
Iuran yang menunggak masih menjadi masalah yang harus dihadapi BPJS Kesehatan. Pemerintah tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pelayanan perpanjangan SIM, pembuatan paspor, IMB dan lainnya.
Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan pilihan terakhir. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan opsi tersebut untuk menjamin layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan dan berkelanjutan.
Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul telah memverifikasi dan validasi terhadap 30.750 peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibekukan. Hasilnya terdapat 1.450 peserta yang layak menerima bantuan, tapi tetap dibekukan oleh Pemerintah Pusat.
Pembenahan pengelolaan BPJS Kesehatan melalui menaikkan iuran dinilai bukansolusi ampuh dan diharapkan semua pihak.
Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non-PNS belum punya jaminan kesehatan seperti BPJS. Upah yang rendah menjadi salah satu penyebabnya.
Wakil Ketua ARSSI Noor Arida Sofiana mengatakan program Supply Chain Financing (SCF) yang ditawarkan tak bisa terus menerus dijadikan solusi permasalahan yang membuat kegiatan operasional rumah sakit terganggu.
Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan segmen mandiri diwajibkan membayar iuran secara autodebet pada 1 Januari 2020.
Pemerintah Kabupaten Sleman siap melaksanakan keputusan pemerintah terkait kenaikan iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi keluarga miskin.
