Masih ada waktu untuk melakukan sejumlah perbaikan terhadap manajemen BPJS Kesehatan, sesuai dengan rekomendasi DPR.
Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, khawatir apabila kenaikan iuran BPJS Kesehatan benar-benar diberlakukan maka banyak peserta yang mengundurkan diri.
Rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS hingga dua kali lipat diprotes berbagai kalangan.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mencari solusi terhadap kondisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terus mengalami defisit.
Rencana pemerintah meniakkan iuran BPJS hingga dua kali lipat menuai protes.
Ikatan Dokter Indonesia DIY menggelar diskusi panel mengupas masalah defisit yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan efek yang ditimbulkannya.
Kepala BPJS Kesehatan Yogyakarta yang membawahi Jogja, Bantul, dan Gunungkidul, Dwi Hesti Yuniarti mengatakan operasional yang harus dikeluarkan BPJS Kesehatan dengan pemasukan tidak seimbang sehingga kerap terjadi defisit.
Pemerintah Kabupaten Bantul mengaku belum menentukan langkah apa yang akan diambil jika iuran jaminan kesehatan nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, naik. Pemkab masih mennggu kepastiannya.
Himpuman Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) DIY menolak rencana kenaikan iuran peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan. Himpi DIY menilai kebijakan yang akan keluar peraturan presiden-nya (Perpres) itu tidak populis.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditengarai akan menimbulkan membengkaknya utang iuran dari peserta BPJS.
