Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Direktur Utama Fahmi Idris menginformasikan bahwa hanya sekitar 3% peserta JKN segmen pekerja yang upahnya di atas Rp8 juta yang terpengaruh kenaikan iuran.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris membeberkan sejumlah fakta terkait rencana kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Menurutnya angka kenaikan iuran sebenarnya dinilai masih dalam taraf kemampuan masyarakat untuk membayar.
Sekarang kalau BPJS dinaikkan, pertanyaannya apakah ada asuransi swasta yang harganya lebih murah kualitas lebih tinggi, kita sedang kaji pilihan-pilihan itu," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Selasa (10/9/2019).
Iuran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan dinaikkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan menyulitkan kelompok masyarakat kurang mampu.
Konstitusi sudah mengamanatkan pemerintah untuk menjalankan amanat undangn-undang yang menyatakan setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan berhak memperoleh layanan kesehatan.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kenaikkan iuran BPJS Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat harus menjadi skenario terakhir untuk menambal defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah mengkaji serius kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk menambal defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Layanan kedokteran nuklir diklaim jauh lebih hemat dibandingkan kedokteran pada umumnya atau metode pengobatan konvensional. Penggunaan kedokteran nuklir juga diklaim mampu menjadi solusi dalam mengatasi BPJS.
Partai Gerindra mengkritik kebijakan pemerintah yang akan menaikkan iuran BPJS hingga dua kali lipat.
Anggaran kesehatan di Indonesia dinilai masih minim. Karenanya, penanganan defsit BPJS Kesehatan diminta tak dibebankan ke masyarakat.
