Dewan Jaminan Sosial Nasional menilai penyebab utama defisit BPJS Kesehatan adalah nilai iuran yang lebih rendah dari kebutuhan ideal untuk mendanai manfaat atau benefit pelayanan kesehatan Program JKN-KIS. Nilai iuran yang ditetapkan selalu lebih rendah dari angka yang diusulkan dalam kajian aktuaria. Oleh karena itu, adanya penyesuaian iuran sangat direkomendasikan.
Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih berharap Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bisa berkolaborasi dengan IDI untuk mengatasi persoalan kesehatan.
Jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (23/10/2019). Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Anshori menjelaskan bahwa orientasi pemerintahan di bawah kepimpinan Joko WidodoMa'ruf Amin adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Aspek kesehatan menjadi salah satu kunci pengembangan tersebut.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menghadapi masalah yang cukup serius yakni adanya gejala post-truth atau pasca kebenaran, terlebih saat isu penyesuaian iuran mencuat.
Kepatuhan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan perlu ditingkatkan. Lembaga ini mencatat terdapat 64,7 persen ibu hamil yang menjadi peserta aktif satu bulan menjelang persalinan. Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi untuk mendorong kepatuhan peserta dengan sambil menekan tingkat kematian ibu dan anak.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan terdapat64,7 persen ibu hamil yang baru menjadi peserta aktif satu bulan saat akan mendapatkan layanan persalinan.
Rencana penerbitan instruksi presiden tentang sanksi bagi para penunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat respon dari kalangan wakil rakyat.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengingatkan agar pemerintah berhati-hati saat hendak menerbitkan sanksi terkait kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. ORI juga menyarankan agar dalam skema pelayanan jaminan sosial ada institutional review.
Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR Okky Asokawati mengatakan rencana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seharusnya menjadi pilihan terakhir untuk memastikan keefektifan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FK-KMK UGM membeberkan hasil penelitian mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS yang belum mampu mencapai keadilan sosial seperti diamanahkan perundang-undangan.
