Kenaikan Gaji Direksi BPJS Kesehatan Jadi Sorotan
Kenaikan pendapatan direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus menuai kritik.
Kenaikan pendapatan direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus menuai kritik.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan perihal kenaikan tunjangan direksi yang dikabulkan oleh Kementerian Keuangan, namun mendapatkan kritik.
Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul memastikan ada 30.750 peserta bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai Pemerintah Pusat akan dinonaktifkan. Jumlah ini lebih sedikit dari prediksi awal, sebab sebelum Surat Keputusan Kemensos turun, diperkirakan ada sekitar 100.000 peserta yang dibekukan.
Tunjangan cuti untuk Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bakal naik dua kali lipat.
Kementerian Keuangan angkat bicara soal kebijakan kenaikan tunjangan direksi dan dewan pengawas BPJS yang dilakukan di tengah kinerja BPJS Kesehatan yang mengalami defisit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernyataan terkait Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia memberi sinyal bahwa Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan peraturan presiden mengenai iuran asuransi kesehatan tersebut.
Sebanyak 22.820 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Bantul dinonaktifkan karena sudah tidak tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial.
Persoalan penundaan pembayaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak hanya terjadi di rumah sakit daerah, namun juga rumah sakit swasta.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi secara umum program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014.
Kementerian Sosial bakal membekukan5.227.852 kepesertaan BPJS Kesehatan. Di Kabupaten Gunungkidul, sekitar 100.000 peserta yang akan dinonaktifkan.