Tunjangan cuti untuk Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bakal naik dua kali lipat.
Kementerian Keuangan angkat bicara soal kebijakan kenaikan tunjangan direksi dan dewan pengawas BPJS yang dilakukan di tengah kinerja BPJS Kesehatan yang mengalami defisit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernyataan terkait Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia memberi sinyal bahwa Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan peraturan presiden mengenai iuran asuransi kesehatan tersebut.
Sebanyak 22.820 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Bantul dinonaktifkan karena sudah tidak tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial.
Persoalan penundaan pembayaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak hanya terjadi di rumah sakit daerah, namun juga rumah sakit swasta.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi secara umum program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014.
Kementerian Sosial bakal membekukan5.227.852 kepesertaan BPJS Kesehatan. Di Kabupaten Gunungkidul, sekitar 100.000 peserta yang akan dinonaktifkan.
Sebanyak 13.995 warga Kulonprogo telah dicoret dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dicover dana APBN per 1 Agustus 2019. Mereka merupakan bagian dari total 5,2 juta masyarakat Indonesia yang dinonaktifkan kepesertaannya dalam PBI oleh BPJS.
BPJS Kesehatan disebut menunggak pembayaran klaim kepada RS Jogja hingga miliaran rupiah. Namun, perkara akreditasi disebut pengganjal klaim tak bisa dicairkan.
Iuran jaminan kesehatan nasional akan naik tak lama lagi.
