Guna meringankan beban klaim BPJS Kesehatan,pemerintah dinilai perlu segera merealisasikan kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional yang direalisasikan dalam APBN perubahan 2019.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu memanfaatkan big data kondisi kesehatan di Indonesia. langkah nonorganik ini bisa untuk memperbaiki arus kas yang sedang dilanda defisit.
Selama masa mudik Lebaran 2019, peserta BPJS Kesehatan bisa berobat gratis di Fasilitas Kesehatan (Faskes) di luar kota asalnya. Untuk wilayah Sleman dan Kulonprogo seluruh Puskesmas tetap buka melayani peserta BPJS Kesehatan.
Penyelenggaraan asuransi sosial dalam wujud program Jaminan Kesehatan Nasional yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan bisa lebih baik setelah menyusun pemodelan aktuaria terkini yang dijalankan oleh aktuaris internal. Hal ini disampaikan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan rapat dengar pendapat terkait dengan audit keuangan BPJS Kesehatan di Komisi IX DPR RI Jakarta, Senin (27/5/2019) malam.
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak perlu khawatir kerepotan bila tiba-tiba sakit di kampung halaman. Pasalnya, prosedur berobat menggunakan layanan BPJS Kesehatan di luar kota saat mudik Lebaran 2019 cukup mudah dilakukan.
Sebanyak 19,02% dari seluruh dana kapitasi atau sebesar Rp2,5 triliun ditemukan mengendap di pemerintahan daerah. Dana kapitasi tersebut untuk pembiayaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan berupa sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dari tahun anggaran 2018.
Sepanjang H-7 sampai H+7 lebaran, peserta JKN-KIS dipastikan tetap bisa mengakses layanan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, termasuk saat mudik di luar kota.
Menjelang lebaran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan keleluasaan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk mengakses fasilitas kesehatan di berbagai tempat.
BPJS Kesehatan berhasil menerapkan praktik Good Governance dengan skor 85,72 dan berada di level sangat baik menurut tim asesor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
