Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap akan mendapat pelayanan seperti biasa dan memberikan rekomendasi kepada rumah sakit agar bisa melanjutkan kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan.
Satu rumah sakit (RS) swasta di Wates, Kulonprogo, diputus kerja samanya sebagai mitra rujukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Langkah itu diambil karena masa berlaku akreditasi rumah sakit tersebut sudah habis.
Sebanyak 43 Surat Kuasa Khusus (SKK) diserahkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan DIY melalui BPJS Kantor Cabang Jogja dan Sleman kepada kejaksaan.
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp34 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan di 2019. Total kepesertaan di Gunungkidul hingga saat ini mencapai 95,27%.
Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Selain menyatukan sejumlah regulasi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya.
Banyak generasi milenial belum mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan meski mampu membayar. Ini merupakan hasil studi terbaru soal Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ). Kenapa?
Munculnya Perpres No.82/2018 tentang Jaminan Kesehatan dianggap membawa angin segar bagi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Defisit BPJS yang tak berkesudahan mendorong pemerintah untuk melakukan audit manajemen keuangan lembaga tersebut termasuk ribuan rumah sakit yang melayani BPJS.
Sungguh malang apa yang dialami Yusri (37), pria asal Banda Aceh. Setelah mengalami tindak kriminal pembacokan pekan lalu, keluarganya malah harus putar otak untuk mencari dana membayar biaya rumah sakit akibat tidak ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
BPJS Kesejatan Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan DIY terus mengimbau masyarakat yang belum menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segera mendaftar. Hal itu dilakukan untuk dapat mencapai target minimal Universal Health Coverage (UHC) pada 2019 sebesar 95%.
