Sebanyak 5.227.852 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional akan dinonaktifkan mulai 1 Agustus 2019. Sebelumnya, iuran kepesertaan mereka dibayar oleh pemerintah melalui APBN.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang mengalami defisit anggaran. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan tiga strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi defisit tersebut.
Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan bahwa defisitBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan mencapai Rp19,41 triliun.Untuk itu, BPJS Kesehatan dituntut untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan secara menyeluruh.
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul kembali dipusingkan dengan klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menunggak. Total tunggakan BPJS yang belum dibayarkan ke RS Panembahan Senopati sampai saat ini sekitar Rp35 miliar.
Kementerian Sosial (Kemensos) berencana menonaktifkan lima juta peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN. Terkait penerapan kebijakan di daerah, Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul menunggu surat keputusan dari Pusat.
Pemkab Bantul menganggarkan dana kesehatan sebesar Rp23 miliar melalui Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah (UPT Jamkesda).
Peninjauan ulang dan penurunan tipe rumah sakit di berbagai daerah tidak semata ditujukan untuk mengurangi biaya, tetapi untuk memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf.
Direksi dan senior leader BPJS menyambangi sejumlah wilayah perkampungan di Indonesia, salah satunya ialah Desa Srigading, Sanden Bantul. Kegiatan itu digelar dalam rangka memperingati HUT BPJS Kesehatan yang ke 51.
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-51, jajaran pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengunjungi Kecamatan Gedangsari, Jumat (12/7/2019).
Dalam menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan belajar dari Korea Selatan tentang sistem kolektibilitas iuran sistem jaminan kesehatan. Korea Selatan diketahui sudah menjalankan program tersebut sejak puluhan tahun.
