Implementasi aturan baru yang menghapus dua jenis obat kanker usus besar dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikaji ulang. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan penerapan aturan yang tercantum pada Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/707/2018 itu masih dibahas.
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Wonosari, Syarifatun Kurnia Ekawati, memastikan pelaksanaan urun biaya bagi peserta mandiri belum diberlakukan. Pasalnya, di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.51/2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan, penerapan urun biaya masih menunggu aturan lebih lanjut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak pernah telat menyuntikan dana untuk BPJS guna membayarkan klaim rumah sakit yang menjadi rekanan.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo mendesak eksekutif untuk segera memverifikasi data penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Peserta BPJS Kesehatan dari non penerima bantuan iuran (PBI) atau yang dikenal dengan peserta mandiri tidak lagi mendapatkan layanan secara gratis. Pasalnya para peserta mandiri akan dikenakan urun biaya sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.51/2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan.
Tepat 1 Januari 2019 program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merayakan ulang tahun ke-5. Sejak 1 Januari 2014, program ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Cawapres nomor 02 Sandiaga Salahudin Uno mengevaluasi BPJS Kesehatan yang sampai saat ini terus defisit.
Belum seluruh rumah sakit umum dan rumah sakit berbasis pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di DIY yang memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK). Sampai saat ini, ada 31 rumah sakit di Kota Jogja, Bantul dan Gunungkidul sesuai cakupan BPJSK Cabang Jogja.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jogja kembali menjalin kerja sama kemitraan dengan 36 kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Jogja, Bantul, dan Gunungkidul. Para kader diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan membayar iuran secara tepat waktu.
Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Gunungkidul memastikan kontrak kerja sama dengan pelayanan kesehatan di Gunungkidul terus akan berjalan. Hanya satu dokter keluarga yang menarik diri untuk tidak kerjasama.
