Kesbangpol DIY Perkuat Pengelolaan Banpol agar Lebih Transparan

JOGJA—Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mendorong pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) yang lebih akuntabel dan transparan agar berdampak nyata pada penguatan demokrasi daerah. Upaya tersebut menjadi fokus dalam Workshop Bantuan Keuangan Partai Politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Selasa (24/2/2026).

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol DIY, Aris Pramono, menjelaskan penguatan kapasitas partai politik dinilai penting karena mencakup seluruh siklus pengelolaan Banpol, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan anggaran. Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan mampu meminimalkan kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola dana publik.

“Ini lebih ke peningkatan kapasitas dari teman-teman parpol terkait pengelolaan bantuan keuangan. Harapannya dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporannya bisa lebih meningkat dan lebih bagus,” ujar Aris, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, pengelolaan Banpol yang profesional menjadi syarat utama agar dana publik benar-benar berkontribusi terhadap penguatan demokrasi di daerah. Dalam praktiknya, Kesbangpol DIY masih menemukan persoalan yang kerap muncul, terutama terkait kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku.

“Yang paling sering itu soal kesesuaian ketentuan persentase untuk pendidikan politik. Minimal 60 persen harus dialokasikan untuk pendidikan politik, dan ini yang perlu benar-benar dipenuhi,” katanya.

Selain persoalan kepatuhan penggunaan anggaran, isu besaran Banpol juga menjadi perhatian partai politik. Aris mengungkapkan saat ini pemerintah daerah masih melakukan kajian terhadap kemungkinan kenaikan nominal bantuan keuangan partai politik di DIY.

“Untuk jumlahnya masih dalam proses pengkajian dan belum rilis. Harapannya tentu bisa meningkat, sesuai harapan teman-teman partai politik,” ujarnya.

Dari sisi pengawasan, Kesbangpol DIY berencana memperkuat mekanisme kontrol melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta pihak terkait lainnya. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memberikan pendampingan kepada partai politik selama tahun anggaran berjalan.

“Nanti pengawasan akan menggandeng lintas OPD maupun pihak lain. Tujuannya agar pengawasan dan pendampingan selama tahun anggaran berjalan bisa lebih maksimal,” katanya.

Kolaborasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga menjadi sarana pencegahan potensi kesalahan sejak tahap awal pengelolaan Banpol.

Terkait dengan pemanfaatan Banpol untuk pendidikan politik, Aris menilai kinerja partai politik di DIY menunjukkan tren positif berdasarkan laporan yang diterima pemerintah daerah.

“Secara umum sudah cukup bagus dan ada peningkatan. Penggunaan Banpol untuk pendidikan politik sudah berjalan dengan baik,” ucapnya. Dengan peningkatan kapasitas pengelolaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan yang lebih kolaboratif, Pemda DIY berharap tata kelola Bantuan Keuangan Partai Politik dapat semakin transparan dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas demokrasi di tingkat daerah. (Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.