Kemenhut Siagakan 180 Personel Manggala Agni Hadapi Karhutla di Kalsel

Media Digital
Media Digital Sabtu, 18 Juli 2026 16:02 WIB
Kemenhut Siagakan 180 Personel Manggala Agni Hadapi Karhutla di Kalsel

Ilustrasi petugas sedang memadamkan api di hutan yang terbakar./ Ist

Harianjogja.com, BANJARBARU—Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat langkah antisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring meningkatnya potensi kebakaran pada puncak musim kemarau 2026.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut, Thomas Nifinluri, mengatakan Kemenhut telah menyiagakan 180 personel Manggala Agni yang ditempatkan di tiga Daerah Operasional (Daops), yakni Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut.

"Sebagai penguatan respons lapangan, Kementerian Kehutanan menyiagakan 180 personel Manggala Agni yang ditempatkan di tiga Daops, yaitu Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut. Personel tersebut melaksanakan patroli rutin, pemantauan hotspot, pemadaman dini, serta edukasi kepada masyarakat sebagai upaya penguatan pencegahan," ujarnya, Jumat (17/7/2026).

Thomas menjelaskan, hingga 16 Juli 2026, Manggala Agni bersama para pihak di Kalimantan Selatan telah melaksanakan 107 operasi pemadaman dengan total luas areal yang berhasil ditangani mencapai 321,04 hektare.

Pada 16 Juli 2026, tim masih melakukan dua operasi pemadaman di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru, serta melakukan ground check hotspot di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru.

"Penguatan personel Manggala Agni, sarana dan prasarana, pencegahan, serta operasi pemadaman terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah rawan karhutla," tegasnya.

Data Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla nasional selama Januari–Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare. Lima provinsi dengan luas karhutla terbesar berturut-turut adalah Kalimantan Barat seluas 28.680,47 hektare, Riau 15.477,95 hektare, Nusa Tenggara Timur 10.538,30 hektare, Maluku 7.091,07 hektare, dan Papua Selatan 6.281,81 hektare.

Khusus di Kalimantan Selatan, luas karhutla sepanjang Januari–Juni 2026 mencapai 383,07 hektare, yang terdiri atas 29,44 hektare lahan gambut dan 353,63 hektare lahan mineral. Selain itu, hasil pemantauan hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi mendeteksi 177 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah.

Hingga pertengahan Juli 2026, kualitas udara di Kalimantan Selatan masih dalam kondisi terkendali. Jarak pandang di Bandara Syamsudin Noor mencapai 10 kilometer dengan kondisi cuaca cerah sehingga tidak mengganggu aktivitas penerbangan. Kualitas udara berada pada kategori sedang dengan suhu udara sekitar 34 derajat Celsius dan kelembapan 58,67%.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Kemenhut bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan para pemangku kepentingan lainnya juga telah menggelar apel siaga dan rapat koordinasi pengendalian karhutla untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

Posko Pengendalian Karhutla BPBD Kalimantan Selatan mulai diaktifkan sejak 15 Juli 2026. Posko tersebut didukung pembentukan posko-posko di daerah rawan karhutla dengan melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga masih dilaksanakan sejak 15 Juli 2026 berdasarkan prediksi potensi awan dari BMKG. Di saat bersamaan, pembasahan lahan gambut melalui pengaturan pintu air terus dilakukan untuk menjaga tinggi muka air sekaligus mengurangi risiko kebakaran.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan selain memperkuat upaya pencegahan dan pemadaman, Kementerian Kehutanan juga terus meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan.

Menurut dia, penegakan hukum dilakukan melalui penerapan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menjaga wilayah kerjanya, gugatan perdata untuk pemulihan lingkungan, hingga penindakan pidana terhadap pelaku perorangan maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan.

"Upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat akan terus dilaksanakan secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan guna menjaga kelestarian hutan, kualitas lingkungan, dan keselamatan masyarakat selama musim kemarau 2026," katanya.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dengan kondisi cuaca yang lebih kering akibat pengaruh El Niño periode 2026–2027. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya karhutla, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Pemantauan titik panas (hotspot) secara nasional melalui Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) berdasarkan citra Satelit Terra/Aqua (NASA) menunjukkan jumlah hotspot hingga 17 Juli 2026 meningkat 166,99% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Peningkatan tersebut menjadi indikator meningkatnya potensi kejadian karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran kepada aparat atau instansi terkait. (*)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Ujang Hasanudin
Ujang Hasanudin Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online