KSSK: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Konflik Geopolitik

JAKARTA—Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia pada triwulan II 2026 tetap terjaga meski dihadapkan pada meningkatnya tekanan global akibat eskalasi konflik geopolitik. Ketahanan tersebut didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketua KSSK, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan tekanan eksternal kembali meningkat pada triwulan II 2026 seiring memanasnya konflik geopolitik, kenaikan harga energi, volatilitas pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal.

"Memasuki triwulan II 2026, tekanan eksternal kembali meningkat seiring eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi, volatilitas pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal," ujar Purbaya dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala KSSK di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Meski demikian, menurut Purbaya, perekonomian domestik masih menunjukkan daya tahan yang kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid serta kondisi sektor keuangan yang tetap stabil. Karena itu, pemerintah bersama otoritas terkait akan terus mewaspadai berbagai risiko eksternal agar stabilitas makroekonomi tetap terjaga dan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu.

Ia menjelaskan, tantangan ekonomi global masih dipengaruhi ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi, mendorong kenaikan harga minyak dan komoditas strategis, serta meningkatkan risiko terhadap perdagangan dan rantai pasok dunia. Kondisi tersebut turut memicu tekanan inflasi dan mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter di sejumlah negara maju.

Di Amerika Serikat, ekspektasi kenaikan Fed Funds Rate (FFR) meningkat seiring tingginya risiko inflasi dan ketidakpastian arah kebijakan perdagangan maupun fiskal. Di pasar keuangan global, fenomena flight to safety kembali menguat yang tercermin dari penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury), serta tekanan terhadap aliran modal di negara berkembang.

Purbaya yang juga Menteri Keuangan (Menkeu) menambahkan, risiko global kembali meningkat pada Juli 2026 setelah konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz yang sebelumnya sempat membaik usai tercapainya interim deal antara kedua negara pada pertengahan Juni 2026.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, ekonomi Indonesia diprakirakan tetap tumbuh kuat. Daya beli masyarakat dinilai masih terjaga berkat peran APBN sebagai shock absorber melalui berbagai program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta stimulus selama periode libur sekolah.

Selain itu, investasi diperkirakan tetap tumbuh didukung proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi dan pembangunan infrastruktur prioritas pemerintah. Konsumsi pemerintah juga diprakirakan meningkat seiring percepatan belanja program prioritas, pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN), serta penyaluran bantuan sosial.

Koordinasi kebijakan antara pemerintah dan BI juga terus diperkuat untuk menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan sektor perbankan. Sementara itu, aktivitas manufaktur yang sempat melambat pada akhir triwulan II kembali menunjukkan ekspansi pada Juli 2026 dengan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur berada di level 50,2, menandakan optimisme pelaku usaha mulai pulih.

"Dengan sinergi kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2026 diprakirakan berada dalam kisaran 5,6-6,0 persen secara tahunan, ditopang berbagai sinergi kebijakan Pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk menjaga berlanjutnya momentum pertumbuhan," kata Purbaya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.