Puncak Memetri Kaistimewaan: Pemda DIY Dorong Keistimewaan Beri Manfaat Riil

SLEMAN — Memasuki usia 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menegaskan bahwa status keistimewaan tidak cukup lagi dibenarkan atas dasar sejarah semata. Dalam puncak peringatan UUK DIY di Balai Budaya Tamanmartani, Sleman, Senin (31/8/2026), Pemda DIY menekankan pentingnya membuktikan manfaat nyata keistimewaan bagi generasi muda sekaligus menjawab tantangan masa depan.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan ketika Undang-Undang Keistimewaan lahir pada 2012, salah satu pertanyaan yang banyak mengemuka adalah mengapa Yogyakarta perlu memiliki status yang berbeda.

Kini, setelah status tersebut memperoleh landasan hukum yang kuat dan telah berjalan lebih dari satu dasawarsa, pertanyaan itu semestinya mulai bergeser.

"Bukan lagi semata-mata mengapa Keistimewaan ada, tetapi: untuk apa Keistimewaan itu kita gunakan? Pertanyaan tadi sekaligus merupakan tantangan terbesar kita," tuturnya.

Sultan meyakini Keistimewaan tidak mungkin terus-menerus hanya dibenarkan oleh sejarah. Sejarah menjelaskan mengapa Keistimewaan lahir, tetapi keberlanjutannya sangat ditentukan oleh manfaat yang dapat dirasakan masyarakat pada hari ini dan di masa mendatang.

"Konsekuensinya, kita perlu memastikan bahwa Keistimewaan tidak berhenti pada status, kewenangan, program, ataupun simbol," ungkapnya.

"Ia [Keistimewaan] harus mampu menjadi instrumen untuk menjawab persoalan nyata: memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat, menjaga ruang hidup, merawat lingkungan, mengembangkan kebudayaan, dan memperkuat kehidupan bersama," tandas Sultan.

Pada saat yang sama, Keistimewaan menghadapi tantangan perubahan yang berlangsung semakin cepat. DIY kini semakin urban dan hubungan dengan dunia luar semakin terbuka.

Teknologi digital dan budaya populer juga semakin kuat memengaruhi cara masyarakat bekerja, belajar, berkomunikasi, bahkan membentuk cara pandang terhadap kehidupan.

"Perubahan seperti ini tentu tidak mungkin kita hindari. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana Yogyakarta tetap menjadi dirinya sendiri di tengah perubahan tersebut," ujarnya.

Menurut Sultan, identitas budaya biasanya tidak hilang dalam waktu singkat. Identitas budaya justru sering terkikis perlahan tanpa disadari ketika nilai-nilai yang mendasarinya tidak lagi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Artinya, alih-alih menerjemahkan Keistimewaan sebagai pelestarian masa lalu, yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa nilai-nilai yang kita anggap penting tetap dapat hidup, tumbuh, dan menemukan bentuknya dalam konteks zaman yang terus berubah," tegasnya.

Tantangan Pengelolaan Ruang

Tantangan lain yang dihadapi Keistimewaan hadir dari sektor pengelolaan ruang. Menurut Sultan, DIY bukan wilayah yang luas, tetapi kebutuhan pembangunan terus meningkat.

Permukiman terus berkembang, investasi berdatangan, pariwisata tumbuh, kegiatan pendidikan meningkat, dan kebutuhan infrastruktur juga terus bertambah.

"Kita tentu tidak dapat mengatakan bahwa pembangunan tidak diperlukan. Justru pembangunan harus terus berjalan," tuturnya.

"Tetapi pembangunan juga harus menyisakan ruang bagi kehidupan," imbuh Sultan.

Ruang kehidupan yang dimaksud Sultan mencakup ruang bagi lingkungan untuk tetap berfungsi, masyarakat untuk tetap hidup dengan layak, karakter kawasan untuk tetap terjaga, serta generasi mendatang untuk menikmati apa yang dibangun hari ini.

"Dalam konteks ini, Keistimewaan semestinya memberi kita kemampuan untuk menemukan keseimbangan tersebut," tandasnya.

Di sisi lain, terdapat tantangan lain yang mungkin lebih sunyi, tetapi tidak kalah penting, yakni jangan sampai Keistimewaan semakin lama hanya dipahami sebagai urusan birokrasi.

Sebuah kebijakan, kata Sultan, dapat memiliki program, anggaran, kegiatan, dan laporan yang lengkap. Namun, apabila masyarakat tidak memahami nilai yang mendasarinya, yang tersisa hanyalah mekanisme administratif.

"Keistimewaan tentu membutuhkan pemerintahan untuk menjaganya. Tetapi Keistimewaan tidak boleh berhenti sebagai urusan pemerintah. Ia harus tetap menjadi bagian dari kesadaran masyarakat tentang bagaimana Yogyakarta hendak menjalani perubahan," terangnya.

Terlebih, saat ini Keistimewaan dihadapkan dengan generasi yang tidak mengalami sejarah lahirnya Keistimewaan. Bagi sebagian dari mereka, sejarah tidak selalu hadir sebagai pengalaman, melainkan sebagai pengetahuan.

"Karena itu, sangat mungkin mereka akan mengajukan pertanyaan yang sederhana dan sekaligus mendasar: apa manfaat Keistimewaan bagi kehidupan mereka? Mengapa Keistimewaan masih relevan? Dan mengapa ia perlu dipertahankan?" ujarnya.

"Menurut saya, pertanyaan-pertanyaan tersebut tak terhindarkan, bahkan diperlukan. Dari situlah, Keistimewaan dapat terus diuji dan dimaknai kembali. Sebab Keistimewaan tidak cukup hanya berbicara dalam bahasa masa lalu. Ia juga harus mampu berbicara dalam bahasa masa depan," ungkap Sultan.

Melalui peringatan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan ini, Sultan mengajak semua pihak merenungkan bukan semata-mata apa yang telah dilakukan dengan Keistimewaan, tetapi apakah Keistimewaan yang dijalankan hari ini benar-benar membantu menghadapi perubahan.

"Apakah kehidupan masyarakat sudah lebih baik, menurut mereka, bukan menurut kita. Apakah keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan sudah terwujud. Dan apakah nilai-nilai yang menjadi dasar Keistimewaan sungguh mampu memberi arah bagi Yogyakarta dalam melangkah ke masa depan," tuturnya.

"Saya kira, di situlah makna sesungguhnya dari memetri Keistimewaan. Bukan sekadar menjaga sesuatu agar tetap ada, tetapi menjaga agar sesuatu yang kita anggap bernilai, dapat sungguh bernilai, hidup, dirasakan, dan memiliki arti," tukas Sultan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.