Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No.2/2021 terus digencarkan untuk melindungi para pekerja. BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) puk aktif menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga hingga pemerintahan di daerah.
Untuk melindungi seluruh hak-hak pekerja, BPJamsostek akan terus bersinergi dengan Pemkab Sleman. Saat ini, baru tercatat sebanyak 54.579 tenaga kerja aktif yang telah mendaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini.
Sebanyak 350 relawan dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Kota Jogja menjadi peserta BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan melalui program Gandeng Gendong. Dari total peserta di atas, 300 berasal dari relawan Dapur Sehat Covid-19 dan 50 merupakan anggota Tagana.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kulonprogo beserta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo meluncurkan program JAGAKU yang merupakan akronim dari menjaga pekerja Kulonprogo.
Pemerintah menetapkan Permenaker 5/2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) berlaku efektif pada 1 April 2021.
BPJS Ketenagakerjaan kembali menggelar Program Menjaga Pekerja Kulonprogo (Jagaku) tahun ini. Program ini bertujuan untuk melindungi kelompok pekerja.
Tim penyidik masih kebingungan dalam menentukan kerugian negara terkait kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.
BPJS Ketenagakerjaan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Dinas Koperasi dab UMKM DIY di Galeri UMKM Alra, Banguntapan, Bantul, Selasa (23/2/2021). Kerja sama ini untuk mendorong pelaku UMKM agar mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan jaminan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan diperiksa sebagai saksi oleh Kejagung terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi.
Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menyelidiki investasi BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk saham dan reksadana senilai Rp43 triliun dari total investasi senilai Rp400 triliun.
