Jelang penutupan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 yang akan dilakukan pada 20 Mei 2021 besok, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 1.150 pengaduan.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul memastikan tidak ada masalah terkait dengan pembayaran THR di tahun ini. Rata-rata perusahaan telah membayarkan kewajibannya itu pada H-7 lebaran.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY mencatat masih ada sejumlah perusahaan yang belum menyelesaikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) hingga batas akhir pembayaran H-1 lebaran.
Ketentuan yang tertuang dalam SE No. 6/2021 tentang pelaksanaan pembayaran THR keagamaan 2021 tidak ideal bagi dunia usaha yang bermasalah dalam memenuhi pembayaran THR.
Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja menerima 29 aduan.
Jumlah aduan seputar tunjangan hari raya atau THR yang masuk ke Posko pengaduan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten hingga kini masih nol. Namun, Disperinaker menyurati tiga perusahaan ihwal pembayaran THR Lebaran ini.
Sejak awal Ramadan lalu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR). Hingga Senin (10/5/2021) pagi, sebanyak 44 aduan telah masuk ke posko pengaduan ini.
Kementerian Ketenagakerjaan mendirikan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 guna menampung pengaduan. Hasilnya posko tersebut mencatat terdapat 1.569 laporan yang masuk selama 20 April - 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
Para Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri dinilai memiliki tugas dan tanggung jawab besar terhadap keamanan di Kota Magelang.
THR ASN yang dipangkas ini menunjukkan kenyataan bahwa keuangan negara dalam suatu keadaan yang sulit akibat pandemi Covid-19
