Sejak Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) pada 22 April 2021, ada satu aduan yang masuk.
Posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) yang digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman dan Disnakertrans DIY baru menerima konsultasi dari tiga karyawan. Tiga perusahaan dari unit usaha berbesa tersebut sampai saat ini masih belum mengajukan penundaan THR.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) DIY mengaku belum menerima aduan keberatan pembayaran Tunjangan Hari Raha (THR) atau penundaan pembayaran THR Idulfitri dari perusahaan.
Pada momentum Ramadan dan menjelang Idulfitri pasti dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari urusan dapur, busana baru untuk Lebaran, hingga biaya hantaran.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengeluarkan edaran terkait dengan tunjangan hari raya (THR), yang mana pengusaha diwajibkan membayar THR Keagamaan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Aturan ini juga merupakan stimulus untuk memacu konsumsi masyarakat di masa pemulihan ekonomi.
Sebanyak dua perusahaan di Kabupaten Kulonprogo telah mengajukan keringanan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri tahun ini. Berdasarkan catatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kulonprogo, dua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang kesehatan dan industri pembuatan briket arang.
Pemerintah sudah membentuk Posko THR 2021 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta dan 34 provinsi untuk melayani keluhan mengenai pembayaran THR.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul mulai mensosialisasikan Surat Edaran Bupati No.451/1796 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya. Adapun isi dari edaran menyangkut masalah besaran hingga batas waktu pemberian THR dari pengusaha kepada pekerja.
Pemerintah mendorong seluruh sektor untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan jelang Lebaran. Pemerintah memperkirakan potensi dana yang beredar di masyarakat dari pembayaran THR mencapai Rp150 triliun.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman berharap tidak ada pengaduan terkait Tunjangan Hati Raya (THR) tahun ini. Meski begitu, Disnaker tetap membuka posko pengaduan bagi tenaga kerja yang bermasalah dengan THR.
