DPRD Bantul Minta Sanksi Diperberat untuk Pelanggar Perda Miras
Namun, saat ini belum ada produsen dan penjual minuman beralkohol yang memiliki izin meski peredaran minuman beralkohol masih ada di Bantul.
Namun, saat ini belum ada produsen dan penjual minuman beralkohol yang memiliki izin meski peredaran minuman beralkohol masih ada di Bantul.
DPRD Kota Jogja berharap Pemkot Jogja lebih serius mengawasi peredaran minuman keras (miras) secara online
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul bersiap melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) No. 4/2010 tentang Pengawasan dan Pengend
Seorang pria dari Kapanewon Wates meninggal dunia di sebuah tempat karaoke di wilayah itu pada Jumat (10/1/2025) kemarin.
Ormas keagamaan, ormas kepemudaan, dan mahasiswa serta sivitas akademikan kembali menyuarakan penolakan terkait peredaran minuman keras (miras) di wilayah DIY.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY menggelar podcast Diseminasi Konten Positif bertajuk Hidup Waras Tanpa Minuman Keras, Senin (18/11/2024).
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan Instruksi Gubernur (Ingub) No. 5/2024 tentang pengendalian dan pengawasan
Polres Kulonprogo menggagalkan peredaran minuman beralkohol (miras) ilegal yang dilakukan melalui sistem Cash on Delivery (COD).
Jajaran Polresta Sleman menggelar operasi penertiban peredaran miras illegal mulai 3-10 September 2024. hasilnya, ribuan botol miras berhasil diamankan.
Setelah penutupan sejumlah toko miras ilegal di Kota Jogja, Polresta Jogja kini mengalihkan perhatian pada pengawasan peredaran miras oplosan