Penyusunan instruksi bupati juga dilakukan terutama untuk memperkuat Perda No.11/2008 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
Pemerintah Kabupaten Bantul dan DPRD Bantul mewacanakan melakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul No.4/2019 tentang Pengendalian, Pengawasan
Penjabat Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menyebut komunikasi dengan lembaga legislatif akan terus dijalin secara intensif dan menempuh langkah persuasif
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Instruksi Gubernur No. 5/2024 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran
Lurah Trirenggo, Ernawati Kusumaningsih mengeluarkan surat edaran (SE) larangan penjualan dan peredaran minuman keras (miras)
Ia berharap ada aturan yang lebih tegas terkait peredaran minuman keras dan bahkan alkohol
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta bupati walikota di wilayahnya mengeluarkan aturan soal peredaran minuman keras (miras) online dalam pekan ini.
Penjual minuman beralkohol (mihol) di Kota Jogja selama ini ternyata hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), bukan izin usaha.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengumpulkan bupati walikota se DIY membahas persoalan minuman keras (miras) yang belakangan banyak disorot warga.
Kepala Satpol PP Sleman, Shavitri Nurmala Dewi menegaskan komitmennya untuk menggalakan penertiban peredaran minuman keras karena semakin meresahkan.
