Bedah Buku 1001 Tanya Wakil Rakyat, Transparansi Jadi Sorotan

JOGJA—Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY menggelar bedah buku berjudul 1001 Tanya Wakil Rakyat di Balai Serbaguna Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Jogja, Jumat (9/10/2026). Kegiatan ini menyoroti pentingnya literasi masyarakat, keterbukaan informasi publik, dan tanggung jawab wakil rakyat dalam menjalankan demokrasi.

Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman, mendorong masyarakat membiasakan diri membaca untuk meningkatkan kemampuan memahami dan memilah informasi. Kebiasaan tersebut dinilai penting agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar.

“Dengan kebiasaan membaca, literasi masyarakat akan meningkat sehingga masyarakat bisa memilah informasi dengan lebih bijak dan terhindar dari berita bohong,” ujarnya saat menyampaikan materi dalam bedah buku, Jumat.

Sementara itu, penulis buku 1001 Tanya Wakil Rakyat, Farhan Acha, menyoroti transparansi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Menurutnya, keterbukaan menjadi fondasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Transparansi adalah oksigen demokrasi. Hubungan pemerintah dan rakyat tidak akan pernah sehat tanpa adanya keterbukaan informasi,” katanya.

Farhan menjelaskan masyarakat memiliki hak atas informasi publik yang harus dipenuhi pemerintah dan wakil rakyat. Prinsip open government atau pemerintahan terbuka menempatkan keterbukaan sebagai standar utama, kecuali untuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan, seperti rahasia negara dan data pribadi.

Menurut Farhan, wakil rakyat juga bertanggung jawab memastikan keterbukaan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Transparansi anggaran menjadi bagian penting karena anggaran merupakan representasi janji politik yang harus dapat diawasi masyarakat.

“Anggaran adalah representasi angka dari janji politik, sehingga harus mudah diakses dan dipahami rakyat,” katanya.

Mandat Konstituen

Praktisi literasi, M. Andri Perdana, menekankan pentingnya menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dalam penyusunan kebijakan.

“Jaminan terletak pada kepatuhan pada konstitusi, transparansi proses pengambilan keputusan dengan melibatkan publik, dan adanya koreksi judisial jika kebijakan tersebut melanggar hak-hak dasar warga negara,” katanya.

Andri juga menjelaskan bahwa wakil rakyat mengemban mandat dari konstituen yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan hukum.

“Mandat tersebut berarti kami adalah perpanjangan suara rakyat di parlemen. Kami memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bentuk kebijakan dan hukum,” katanya.

Dia berharap masyarakat semakin gemar membaca sekaligus memahami hak atas informasi publik dan peran mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Pustakawan Ahli Pertama DPAD DIY, Hari Setiawan, turut menekankan pentingnya membaca buku. Menurutnya, kebiasaan membaca dapat membantu masyarakat lebih bijak dalam menyikapi berbagai persoalan dan tidak mudah mempercayai berita bohong.

“Itulah sebabnya, membaca perlu jadi kebiasaan masyarakat,” katanya. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.